REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan, partai politik saat ini sangat sulit sekali dipisahkan atau lepas dari praktik korupsi. Ada tiga alasan yang membuat partai politik dan korupsi seakan berdampingan.
Pertama adalah lemahnya transparansi di dalam partai politik. Firman menjelaskan, partai politik di Indonesia umumnya cenderung terpusat dan demokrasi di internalnya hanya sebatas lip service yang tak diterapkan sepenuhnya.
"Bahkan ada juga kalau kita lihat dari aturan mainnya, sebetulnya juga tidak terlalu memberikan peluang terjadinya suatu pengelolaan yang betul-betul transparan, yang melibatkan seluruh kader partai," ujar Firman dalam sebuah diskusi daring, Rabu (4/8).
Dia melihat, pengendalian partai cenderung bersifat personal dan elitis. Bukan seutuhnya berbasis prosedural yang melahirkan eksklusifisme, dan hal inilah yang membuat adanya celah-celah korupsi.
Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya transaksi politik yang kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang eksklusif. Sehingga berimplikasi timbulnya ruang-ruang yang tak lagi transparan dalam sebuah partai politik.
"Ada praktik-praktik yang seutuhnya tidak bisa dikontrol, yang seutuhnya tidak bisa benar-benar inklusif. Dalam konteks seperti inilah, seolah-olah menghidupkan virus dalam ruang gelap," ujar Firman.
Kedua adalah lemahnya kaderisasi. Partai dinilainya kurang berhasil dalam mendisiplikan kadernya untuk berpolitik secara bersih dan bermartabat, terutama kepada beberapa orang yang dianggap memiliki pengaruh.
Lemahnya kaderisasi ini, ujungnya akan melahirkan sikap pragmatis, oportunis, kemudian mengembangkan hipokrit di dalam partai. Sehingga nantinya, proses pembuatan kebijakan hingga kontestasi pemilihan umum (pemilu) akan sangat ringkih dari jeratan korupsi.
"Partai tak berdaya menyetop manuver kader-kadernya di level bawah, khususnya ketika terjadi kontestasi politik. Karena sebetulnya mungkin partai tidak mengarahkan seperti itu, tapi tidak berhasil mendisiplikan kader untuk melakukan hal yang merugikan," ujar Firman.
Terakhir adalah lemahnya keuangan partai. Hal inilah yang membuat banyak partai pada akhirnya bergabung kepada sumber-sumber alternatif yang belum tentu sepenuhnya aman dan legal.
"Ini memicu kader untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, meski kadang di antaranya melanggar hukum," ujar Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
