REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Nusantaranomics merupakan sistem ekonomi-politik yang berlandaskan ekonomi lokal. Nusantaranomics bersumber dari budaya yang sudah berkembang di masyarakat nusantara.
Gagasan yang dikembangkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Didin S Damanhuri ini merupakan salah satu bentuk dari sistem ekonomi Pancasila yang menunjukkan kekuatan model kewirausahaan asli khas masyarakat Nusantara.
Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB University, Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) dan Komunitas Angkringan Bentara Rakyat (AKAR) menyelenggarakan webinar The 26th IPB Strategic Talks “Nusantaranomics 1st Series: Model Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju 2045” pada Jumat (30/7).
Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan bahwa digitalisasi yang masif memerlukan pendekatan yang khas dari Indonesia. Pendekatan ini berbeda dari yang lain berdasarkan konteks permasalahan.
“Kita dihadapkan pada kesempatan dan tantangan yang besar. Kita memerlukan pluralisasi strategi pembangunan sesuai kondisi sosial ekonomi. Nusantaranomics menghadirkan pendekatan mengenai pemikiran ekonomi. Keberagaman strata masyarakat Indonesia belum dapat mengikuti irama perkembangan teknologi yang ada. Nusantaranomics mampu memformulasikan strategi pembangunan Indonesia,” ujar Prof Arif seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Dengan keberagaman sosial dan budaya yang luar biasa, Prof Arif berharap Indonesia menuju negara maju 2045 dapat terwujud.
“Ekonomi Pancasila atau ekonomi berbasis konstitusi-UUD 1945 dekat dengan pendekatan Heterodox Model Jepang, seperti Long Term Planning. Negara berkembang umumnya bersifat financial driven. Pelaku ekonomi Indonesia diisi oleh rent seekers. Di era reformasi, Indonesia mengalami politik yang transaksional. Kultur kita memiliki feodalisme yang negatif. Kemerdekaan ekonomi harus dicapai dengan struktur dan ekonomi nasional untuk mencapai bebas ekonomi politik yang bersifat oligarki,” papar Prof Didin S Damanhuri.
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University ini menjelaskan sistem politik ekonomi dan bisnis menyejahterakan rakyat sebesar-besarnya apabila bersifat active state, mekanisme pasar yang sehat, serta pemerintahan yang inovatif. Di struktur bawah ekonomi dan politik nasional, Nusantaranomics atau ekonomi lokal bersifat kokoh dan teguh.
“Semua pemangku kepentingan harus mendorong orientasi pembangunan yang menyejahterakan rakyat sebesar-besarnya. Pembangunan nasional yang berkeadilan dan desentralistik mampu mempresentasikan pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat,” tutup Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
