Ahad 01 Aug 2021 12:30 WIB

DPR Diminta Jelaskan ke Publik Soal Polemik Isoman di Hotel

DPR harus segera mengklarifikasi jika wacana Isoman di hotel itu tidak benar.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah
Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting
Foto: Dok Pribadi
Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meminta DPR terbuka soal adanya pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga untuk anggota DPR yang positif covid-19. Menurutnya DPR juga harus segera mengklarifikasi jika wacana tersebut tidak benar.

"Kalau memang tidak ada fasilitas itu untuk DPR, itu harus di-clear-kan ke publik bahwa tidak ada, tidak benar. Tapi kalau itu benar jangan ditutup-tutupi juga dengan berkilah. Jangan ada dusta di antara kita," kata Pangi dalam sebuah diskusi daring, Ahad (1/8).

Baca Juga

Pangi memaparkan berdasarkan survei terakhir Voxpol di bulan Juli 2021 lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR cukup tinggi yaitu di angka 11 persen. Angka tersebut lebih baik jika dibanding survei Maret 2021 lalu.

"Kalau memang tidak ada harus clear-kan sosialisasikan ke publik bahwa wacana ini tidak benar. Ini menyesatkan, dan  ini akan menganggu kinerja atau trust building dari DPR sendiri," ujarnya. 

Dirinya juga mengkritik pejabat publik yang dalam pembuatan kebijakannya selalu melihat respons publik dengan melempar wacana. Menurutnya cara-cara cek ombak demikian dinilai tidak tepat. "Kalau ini tekanan publik tinggi maka DPR bilang //enggak jadi, batal. Tapi kalau tekanan publiknya santai-santai aja, //enjoy-enjoy aja, //happy-happy aja masyarakatnya maka kebijakannya tetap jalan, ini yg saya pikir nggak boleh mempermainkan kebijakan-kebijakan yang cek ombak," tegasnya. 

Sebelumnya Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempertimbangkan rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga khusus bagi anggota dan pegawai DPR. Keputusan tersebut disampaikan setelah publik dan sejumlah anggota DPR ramai-ramai mengkritik rencana pemberian fasilitas tersebut. "Iya betul kami sedang evaluasi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, kepada Republika, Jumat (30/7).

Indra juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan satgas covid-19 dan fasilitas kesehatan lain yang menyediakan tempat isolasi terpusat. "Berkoordinasi dengan satgas covid untuk penanganan kedepan," ujar Indra.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement