Sabtu 31 Jul 2021 16:17 WIB

PLN Pimpin Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN

Sepanjang tahun 2020 lalu, pengeluaran belanja PLN mencapai Rp 276,6 triliun

Rep: intan pratiwi/ Red: Hiru Muhammad
PT PLN (Persero) secara konsisten melanjutkan transformasi sejak gagasan ini dirilis pada April 2020 tahun lalu. Salah satu bagian dari transformasi ini melahirkan e-Procurement Academy yang dibangun sebagai wadah pembelajaran berbasis digital bagi seluruh jajaran PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.
Foto: istimewa
PT PLN (Persero) secara konsisten melanjutkan transformasi sejak gagasan ini dirilis pada April 2020 tahun lalu. Salah satu bagian dari transformasi ini melahirkan e-Procurement Academy yang dibangun sebagai wadah pembelajaran berbasis digital bagi seluruh jajaran PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT PLN (Persero) secara konsisten melanjutkan transformasi sejak gagasan ini dirilis pada April 2020 tahun lalu. Salah satu bagian dari transformasi ini melahirkan e-Procurement Academy yang dibangun sebagai wadah pembelajaran berbasis digital bagi seluruh jajaran PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.

Adapun e-Procurement Academy diinisiasi PLN sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan kompetensi insan PLN di bidang pengadaan barang dan jasa. Terobosan ini diharapkan akan memberi manfaat besar bagi PLN dan pengguna lain di lingkungan BUMN.

“Dengan adanya terobosan ini, kami manajemen PLN berharap proses belajar bagi insan PLN di seluruh Indonesia untuk meningkatkan knowlegde, skill, kapasitas dan kapabilitas berdasarkan best leading practice khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa“ ungkap Syofvi F. Roekman, Direktur Manajamen Sumber Daya Manusia PLN dalam gelar acara Launching E-Procurement Academy.

Syofvi menambahkan dengan platform baru ini, proses pengadaan akan semakin mudah tanpa harus mengorbankan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Pihaknya mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 lalu, pengeluaran belanja PLN mencapai Rp 276,6 triliun yang menunjukkan fungsi pengadaan barang dan jasa di PLN bernilai besar. Selain itu, hal ini menunjukkan pengadaan ini memiliki posisi yang sangat penting karena memiliki kompleksitas tinggi. Sehingga dengan platform baru ini, diharapkan akan membuat PLN menjadi lebih efisien.

Syofvi pun berharap dengan tersedianya platform e-Procurement Academy yang dikelola oleh PLN Pusdiklat, menandakan kesiapan insan PLN untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan akan insan-insan pengadaan barang dan jasa yang kompeten, profesional, memiliki pengetahuan yang luas. Terlebih dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai pedoman yang berlaku.

Pembentukan e-Procurement Academy sendiri dimulai dari rilis Transformasi PLN tahun lalu dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim Initiative Owner dan Subinitiative Owner transformasi pada Agustus 2020. Kemudian Project Management Office Procurement Excellence BUMN menindaklanjuti dengan penugasan PLN sebagai Penanggung jawab Inisiatif Utama untuk Sharing & Education di lingkungan BUMN. Sehingga platform e-Procurement Academy kemudian disesuaikan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

Senada dengan itu, Amien Sunaryadi selaku Komisaris Utama PLN, mewakili Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas platform e-Procurement Academy.

Amien mengaku berdasarkan pengalaman kerjanya di beberapa lembaga internasional, model pelatihan yang dihadirkan dalam e-Procurement Academy akan efisien dan efektif. Terlebih untuk memberi standarisasi cara kerja dan cara pikir di berbagai kantor PLN seluruh Indonesia. Untuk itu pihaknya pun mendorong agar pengembangan berkelanjutan dapat dilakukan.“Saya mendorong PLN agar terus mengembangkan e-Procurement Academy supaya ke depan dapat jadi wadah sinergi bagi insan pengadaan di tingkat BUMN” tandasnya.

Sebagai informasi, setelah peluncuran untuk internal PLN hari ini, selanjutnya akan dilakukan Peluncuran Perdana untuk BUMN pada tanggal 17 Agustus 2021 mendatang.

Platform e-Procurement Academy juga selanjutnya akan terus dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan BUMN yang terbagi dalam 3 lini. Lini pertama yakni Diklat Pedoman Pengadaan Barang untuk sertifikasi pengadaan untuk seluruh BUMN. Kedua, Digital procurement tools untuk Pengembangan Diklat Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, yang mengacu dari buku biru BUMN. Terakhir, Procurement General Knowledge untuk pengembangan materi lain terkait procurement baik dari BUMN lain ataupun dari eksternal yang akan tersedia dalam satu platform terintegrasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement