REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan, akan menindak tegas pelaku penyalur bantuan sosial (bansos) yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Hal itu lantaran penerima bansos mengaku, jumlah bantuan yang diterima tidak utuh.
"(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Kepolisian juga sedang menangani," kata Risma dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7).
Risma dalam kunjungannya ke berbagai daerah pada pekan ini, menemukan beberapa kasus, yaitu harga komoditas yang terlalu tinggi, masalah pemaketan komoditas, dan sebagainya. Temuan itu guna memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi, terlebih di masa kedaruratan seperti saat ini.
Risma ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat. "Kan kasihan mereka lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," kata Risma.
Dalam beberapa kunjungan lapangan, Risma tak segan bertanya dengan detail semua hal yang terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako kepada penerima manfaat. Risma juga memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait.
Mantan wali kota Surabaya tersebut memeriksa silang data bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini dilakukan Mensos, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Rismaberdialog cukup panjang dengan Rudiyanto (48 tahun).
Dia menggali untuk memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di e-warung harus dengan harga wajar. "KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Rudiyanto didampingi Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaidi.
Risma tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.
"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar e-warung bersaing dengan toko lain. Kasihan kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Risma.
Dia meminta, semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Risma juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.
"Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi, kasihan," kata Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
