Serapan Anggaran Dana Penanganan Covid Daerah Masih Rendah

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Andri Saubani

Warga menunjukkan uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (28/7/2021). Kementerian Keuangan mencatat realisasi BLT Dana Desa baru 21,3% karena pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang data penerima warga yang terdampak pandemi COVID-19.
Warga menunjukkan uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (28/7/2021). Kementerian Keuangan mencatat realisasi BLT Dana Desa baru 21,3% karena pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang data penerima warga yang terdampak pandemi COVID-19. | Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan, pencairan dana anggaran penanganan Covid-19 dari APBD di setiap daerah masih sangat minim. Padahal, dana tersebut sangat membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan terpapar Covid.

"Ada kehati-hatian dan kekhawatiran berlebihan terhadap konsekuensi hukum jika terjadi kekeliruan membuat kebijakan penanganan covid lambat dan tidak optimal. Secara nasional baru 22 persen," kata Erwan dalam bincang-bincang yang digelar UGM, Kamis (29/7).

Ia menilai, respons lambat daerah lakukan pencairan dana penanganan Covid-19 karena kepala daerah terbiasa proses pencairan anggaran situasi normal dengan tahap perencanaan, pencairan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban secara detail.

Padahal, dalam situasi kegawat daruratan, kepala daerah bisa mengambil diskresi dan keputusan cepat meski tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, ia menekankan, perlu percepatan penyerapan anggaran penanganan covid.

Baca Juga

"Dalam situasi darurat, jika cara kerja kita masih mengandalkan situasi normal, maka akan sangat lambat," ujar Erwan.

Ia berpendapat, pengambilan keputusan cepat dalam situasi pandemi bisa dilakukan asal penggunaan anggaran dilakukan secara jelas dan transparan. Meski, birokrasi kita tidak lepas soal korupsi, penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan.

Lalu, inefisiensi anggaran, akuntabilitas belum optimal dan profesionalisme SDM rendah, sehingga birokrasi sering dianggap lamban, boros anggaran dan korup. Ia menekankan, selama ini pemerintah melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi.

"Pengawasan yang dilakukan kepada kerja birokrasi sudah banyak sekali dilakukan dengan adanya lembaga untuk mengawasi kerja birokrasi, namun cukup mengangetkan masih ada celah dan ruang adanya praktik korupsi," kata Erwan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Perawat Terbatas, RS Paru Jember tak akan Tambah Bed

Total Pasien Covid-19 Meninggal di Jambi 406 Orang

Alasan Raja Malaysia Tolak Cabut Aturan Darurat Covid-19

Negara Bagian Kerala India Lockdown

Dinkes Mimika Berduka, Nakes Terpapar Covid-19 Meninggal

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark