REPUBLIKA.CO.ID, PARIS - Juru bicara pemerintah Prancis mengatakan mulai 9 Agustus negara tersebut akan memberlakukan Undang-Undang (UU) baru yang mewajibkan membawa 'paspor' kesehatan untuk mengunjungi kafe, naik pesawat, maupun bepergian menggunakan kereta api antar kota. UU tersebut disahkan oleh parlemen pada akhir pekan lalu.
Meski memicu protes massal di seluruh Prancis, pemerintah tetap maju untuk menjadikan kesehatan sebagai bagian penting perang melawan Covid-19. 'Paspor' sehat atau kartu kesehatan yang valid memuat bahwa orang sudah divaksin dengan dua dosis, tes negatif Covid-19, atau pemulihan pasien dari infeksi Covid-19.
'Paspor' sehat sudah diwajibkan sejak 21 Juli untuk kunjungan ke museum, bioskop, dan tempat budaya dengan kapasitas lebih dari 50 orang. Juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan paspor sehat tersebut juga akan menjadi kewajiban di kafe, restoran, penerbangan, dan kereta antarkota mulai 9 Agustus.
"Meningkatnya infeksi yang didorong oleh varian Delta, dengan rata-rata 19 ribu kasus harian (97 persen lebih tinggi dari sepekan yang lalu), berarti bahwa situasi kesehatan di Prancis terus memburuk dan tetap mengkhawatirkan," ujar Attal dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (29/7).
Implementasi undang-undang izin kesehatan akan datang empat hari setelah Dewan Konstitusi, otoritas konstitusional tertinggi Prancis, mengeluarkan keputusannya tentang UU tersebut pada 5 Agustus. Dewan memiliki kekuatan untuk mengirim UU kembali ke legislatif dan pemerintah untuk perubahan. Namun pemerintah tampaknya yakin akan menerima lampu hijau.
Rencana tersebut terbukti sangat kontroversial karena memicu protes dua akhir pekan pada Sabtu pekan lalu. Lebih dari 160 ribu warga berunjuk rasa secara nasional dan puluhan ditangkap.
Pengumuman Attal datang ketika data menunjukkan 50 persen populasi orang dewasa Prancis kini sudah divaksinasi dengan dua suntikan. Strategi izin paspor kesehatan menjadikan vaksinasi sebagai senjata nomor satu pemerintah dalam memerangi Covid-19.
Attal menekankan akan ada tingkat toleransi pada fase awal mulai 9 Agustus. Menteri Transportasi Jean-Baptiste Djebbari mengatakan pihak berwenang ingin memiliki tingkat kontrol yang baik tanpa mempersulit kehidupan para pelancong.
Menjelang kembalinya ke sekolah setelah liburan musim panas, Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer mengatakan siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi tidak diizinkan berada di kelas ketika sesama siswa dinyatakan positif jika mereka sendiri belum divaksinasi.
Dia mengatakan 6.000-7.000 pusat vaksin akan dikerahkan di sekitar sekolah untuk membantu remaja mendapatkan vaksin. Otoritas kesehatan Prancis pada Rabu menyetujui pemberian suntikan Moderna kepada anak berusia 12-17 tahun, setelah keputusan serupa pada vaksin Pfizer-BioNTech pada pertengahan Juni.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada akhir pekan bahwa menolak untuk divaksinasi sama dengan tidak bertanggung jawab dan egoisme. Pejabat kesehatan mengumumkan keadaan darurat kesehatan di wilayah luar negeri Karibia Prancis di Guadeloupe, Saint Martin, dan Saint Barthelemy pada Rabu untuk membatasi pergerakan orang ketika kasus melonjak di sana. Mereka juga mengatakan tingkat vaksinasi di Guadeloupe hanya 15 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
