REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meningkatkan kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberi edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Tingginya frekuensi bencana alam di Indonesia, ujar Presiden, meniscayakan mitigasi dan pendidikan bencana sebagai hal yang penting demi mengurangi risiko.
"Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Manfaatkan kearifan lokal yang ada untuk memperkuat ketahanan bencana," kata Jokowi dalam Rakorbangnas BMKG tahun 2021, Kamis (29/7).
BMKG, ujar Jokowi, tidak boleh sekadar menjadi sumber informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami saja, tetapi juga sebagai penyampai edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Informasi akurat yang disampaikan BMKG harus mudah diakses sehingga masyarakat terhindar dari sumber informasi bohong atau hoaks terkait bencana.
Selain itu, Jokowi juga meminta BMKG meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana di tingkat daerah, dari provinsi sampai kelurahan. Manajemen kebencanaan ini, menurut Presiden, perlu melibatkan masyarakat dan pihak swasta. "Sejak fase prabencana, tanggap darurat, sampai pascabencana. Manajemen ini perlu dilatih sehingga, ketika terjadi bencana, kita sudah sangat siap bekerja cepat," kata Jokowi.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi sempat menyinggung fenomena peningkatan bencana geohidrometeorologi dalam satu dekade terakhir. Gempa bumi, misalnya, tercatat rata-rata 5.000 hingga 6.000 kejadian setiap tahun selama periode 2008-2016. Namun, pada tahun 2017, angkanya naik menjadi 7.169 kejadian gempa bumi dalam satu tahun. Berlanjut pada 2019, angkanya naik lagi jadi lebih dari 11.500 kejadian gempa bumi dalam setahun. "Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi, dan intensitasnya," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
