Kamis 29 Jul 2021 10:38 WIB

Muhadjir Effendy: Bencana di Indonesia adalah Keniscayaan

Masyarakat diimbau agar siap mencegah dan menghadapi bencana.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andi Nur Aminah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang sering dilanda bencana. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar siap mencegah dan menghadapi bencana.

Muhadjir memaparkan data kebencanaan di Tanah Air yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir. Mayoritas bencana yang terjadi ialah berjenis bencana Hidrometeorologi. "Indonesia negara di cincin api, bencana di Indonesia adalah keniscayaan sampai kapanpun. Sepanjang 2020 ada 2.925 kejadian bencana. Pada 2021 sampai Juli ada 1500 bencana. 99 Persen bencana Hidrometeorologi," kata Muhadjir dalam Rakorbangnas dan peringatan hari BMKG ke-74 yang digelar secara virtual pada Kamis (29/7).

Baca Juga

Muhadjir mengajak masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Sebab segala macam bencana berpotensi terjadi di Tanah Air seperti banjir, longsor, gempa, tsunami, angin topan, badai, erupsi gunung api. "Bangsa Indonesia ke depan ditarget siap hadapi bencana multisektor, multidimensi, kompleks," ujar Muhadjir.

Muhadjir menekankan segala hal tentang bencana dari mulai pra bencana tanggap bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus jadi perhatian. Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia seharusnya siap berpatisipasi dalam proses tersebut. "Khusus tahap pra bencana maka pengurangan resiko bencana didorong. Investasi pengurangan resiko bencana kurangi kerugiaan akibat bencana," ucap Muhadjir.

Di sisi lain, Muhadjir mengakui betapa strategis dan vitalnya peran BMKG dalam informasi kebencanaan. Ia meminta BMKG untuk bisa menempatkan diri sebagai acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan. "BMKG harus membangun sinergi dan beri pelayanan informasi data akurat dan bermakna. Adalah tanggungjawab BMKG sampaikan data dan informasi," tutur Muhadjir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement