REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia memiliki risiko bencana geo, hidro, dan meteorologi yang sangat tinggi. Bahkan, kata dia, jumlah kejadian bencana meningkat signifikan tiap tahunnya.
“Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat, bahkan melompat. Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rakorbangnas Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-74, Kamis (29/7).
Ia mencontohkan, rata-rata bencana gempa bumi yang terjadi pada kurun waktu 2008-2016 sebanyak 5.000-6.000 dalam satu tahun. Jumlah itu kemudian terus meningkat, pada 2017 menjadi 7.169 kali dan pada 2019 meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
Begitu juga dengan cuaca ekstrem dan siklon tropis yang mengalami peningkatan frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Ia mengatakan, periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada 1981-2020 cenderung semakin cepat, yakni sekitar 2-3 tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar 5-7 tahunan.
Untuk menghadapi tantangan yang semakin meningkat ini, Presiden pun menginstruksikan BMKG agar terus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana. Upaya tersebut penting agar dapat mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.
Karena itu, Jokowi meminta agar BMKG mampu berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini harus ditingkatkan lebih cepat dan akurat untuk meminimalkan risiko bencana.
Selain itu, ia juga meminta agar peringatan BMKG digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor serta dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
“Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan,” tambah dia.
Presiden menekankan, kebijakan nasional dan daerah harus sensitif dan adaptif terhadap tingkat kerawanan bencana. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara BMKG dan kementerian lembaga serta pemerintah daerah harus diperkuat.
“BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah,” ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
