Rabu 28 Jul 2021 23:38 WIB

Sultan Dorong Percepatan Penyaluran Bansos di DIY

Percepatan penyaluran bansos diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi..

Bregada membawa papan kampanye protokol kesehatan di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, Ahad (4/7). Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi instruksi khusus untuk kawasan Malioboro selama PPKM Darurat. Dimana sektor-sektor tertentu di Malioboro harus tutup, di antaranya pedagang kaki lima.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Bregada membawa papan kampanye protokol kesehatan di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, Ahad (4/7). Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi instruksi khusus untuk kawasan Malioboro selama PPKM Darurat. Dimana sektor-sektor tertentu di Malioboro harus tutup, di antaranya pedagang kaki lima.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kabupaten/kota mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Percepatan penyaluran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Kami dorong bagaimana kabupaten/kota konsisten bisa cepat menyalurkan BLT-nya. Dengan harapan uang makin banyak keluar ke masyarakat makin bagus, jangan ditunda-tunda, agar pertumbuhan (ekonomi) itu tetap ada," kata Sultan, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2021 secara daring di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.

Baca Juga

Dengan pelaksanaan PPKM yang ketat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY memprediksi perekonomian DIY masih akan tumbuh antara 4,5 hingga 5,3 persen pada Triwulan II Tahun 2021 ini. Adapun di Triwulan I 2021, ekonomi DIY tumbuh 6,14 persen.

Sultan mengatakan kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia dan DIY yang direspons dengan kebijakan PPKM hingga PPKM Level 4 telah diikuti dengan adaptasi-adaptasi pada sektor esensial, kritikal dan nonkritikal.

Raja Yogyakarta ini juga mengajak semua pihak bersama mengupayakan efektivitas vaksinasi sebagai pemicu perubahan keadaan."Dalam penerapan PPKM, mari kita sikapi dan pahami bersama bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, dan perlu ditegaskan tidak ada dikotomi untuk membenturkan pemulihan kesehatan atau kondisi ekonomi. Kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan," kata Sri Sultan.

Ia berharap upaya pengendalian pandemi melalui vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan dapat dilakukan maksimal. Dengan begitu diharapkan dapat melahirkan ekspektasi positif untuk beraktivitas dan optimisme masyarakat agar kembali produktif.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement