Rabu 28 Jul 2021 14:50 WIB

Sekjen DPR: Fasilitas Isoman di Hotel Masih Penjajakan

'Kalau memang tidak ada kedaruratan kami tidak menggunakan,' kata sekjen DPR.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, belum memberikan gambaran secara detail terkait berapa anggaran yang dibutuhkan tiap anggota DPR yang menerima fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi mereka yang positif covid-19. Menurutnya, kesekjenan masih melakukan penjajakan dengan sejumlah hotel terkait hal itu. (Foto: Indra Iskandar)
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, belum memberikan gambaran secara detail terkait berapa anggaran yang dibutuhkan tiap anggota DPR yang menerima fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi mereka yang positif covid-19. Menurutnya, kesekjenan masih melakukan penjajakan dengan sejumlah hotel terkait hal itu. (Foto: Indra Iskandar)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, belum memberikan gambaran secara detail terkait berapa anggaran yang dibutuhkan tiap anggota DPR yang menerima fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi mereka yang positif covid-19. Menurutnya, kesekjenan masih melakukan penjajakan dengan sejumlah hotel terkait hal itu.

"Dengan Ibis itu baru penjajakan, kita belum ngomong teknis kok ini, jadi itu baru penjajakan kalau nanti misalnya ada worst, situasinya memburuk tentu kita akan melihat situasi, tapi kalau nggak ya nggak kita itu kan," kata Indra kepada Republika, Rabu (28/7)

Baca Juga

Indra mengatakan setelah penjajakan dilakukan kesekjenan akan melakukan MoU untuk memastikan ada tempat yang bisa digunakan jika dibutuhkan. Namun ia memastikan Mou tersebut belum dilakukan.

"Belum, belum, sama sekali belum," ujarnya.

 

Begitu juga untuk Hotel Oasis. Ia mengaku kesekjenan baru mendapatkan brosur dan penjelasan dari pihak hotel. "(Hotel) Oasis apalagi belum, kan di Jakarta ada beberapa (tempat) Jalan Cemara ada beberapa tempat saya lupa empat atau lima. Itu apalagi, belum sama sekali kalau itu, cuma kita dapat brosur-brosur gitu ya dari mereka menjelaskan," ungkapnya.

Indra juga menanggapi kritikan publik terkait rencana pemberian fasilitas tersebut. Ia menuturkan fasilitas tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

"Kita kan memonitor situasi ke depan, tapi kan sebetulnya kami juga tentu kalau memang tidak ada kedaruratan kami tidak menggunakan, dan itu bukan proyeksi atau sesuatu yang kita rencanakan. Kalau nggak ada ya kita nggak pakai karena itu antisipasi aja untuk prepare, tapi kan tentu orang menganggap itu sesuatu yang sudah akan berjalan, kan belum, belum sama sekali," tuturnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement