Monday, 20 Safar 1443 / 27 September 2021

Monday, 20 Safar 1443 / 27 September 2021

Legislator: Asesmen Nasional Jangan Seperti Survei Pilpres

Rabu 28 Jul 2021 13:50 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Mas Alamil Huda

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Foto: DPR RI
Mendikbud Nadiem Makariem diminta untuk meninjau ulang survei lingkungan belajar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makariem untuk meninjau ulang survei lingkungan belajar kepada guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari program Asesmen Nasional (AN). Sebab, hal tersebut justru dinilai lebih bermuatan politis dan SARA.

“Alih-alih memberi gambaran lengkap terhadap kondisi lingkungan belajar terhadap peserta didik kita, survei ini malah seperti survei jelang pilpres,” ujar Fikri kepada wartawan, Rabu (28/7).

Menurutnya, sejumlah pertanyaan dalam survei lingkungan belajar lebih mirip dengan kuisioner untuk pemilihan presiden (pilpres). Asesmen Nasional sendiri meliputi tiga komponen, yakni asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Di samping itu, Fikri menyinggung soal dasar hukum penyelenggaraan Asesmen Nasional, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang katanya sudah ditarik untuk direvisi.  

“PP 57/2021 ini krusial karena menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Asesmen Nasional, Mas Nadiem sendiri yang bilang mau diajukan revisi” ujar Fikri.

Ia meminta agar proses revisi PP 57/2021 nantinya juga melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan. Sebab, sejumlah pihak menilai PP 57/2021 tidak menghormati dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa.

"PP tersebut tidak memuat mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan," ujar Fikri.

Ia mengingatkan, Asesmen Nasional merupakan program baru pengganti Ujian Nasional. Hal tersebut awalnya digadang-gadang sebagai terobosan Nadiem dan disambut suka-cita oleh publik. 

“Program perintis ini jangan sampai carut marut di awal kelahirannya sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah lagi,” ujar politkus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo mengeklaim survei lingkungan belajar tidak untuk melihat individu guru atau kepala sekolah.

Menurutnya, pertanyaan dalam survei menjadi bagian dari iklim kebinekaan. "Jadi sama sekali tidak ada maksud untuk profiling individu dari Asesmen Nasional karena ini potret kolektif. Yang ingin kita lakukan adalah sekolah bercermin, saya sudah aman belum lingkungannya," kata Anindito, dalam telekonferensi, Selasa (27/7).

Jika nilai sekolah nantinya rendah, Anindito berharap sekolah bisa berinisiatif untuk mengevaluasi pembelajaran selama ini. "Sehingga mereka terdorong, kalau sekolahnya relatif rendah, mereka terdorong untuk mencari tahu kenapa rendah, apakah ada bullying, apakah ada kekerasan, dan melakukan intervensi untuk memperbaiki hal itu," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA