Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Mensos: BST Jangan Diubah Jadi Paket Sembako

Rabu 28 Jul 2021 09:44 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Andi Nur Aminah

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) berbincang dengan warga penerima bantuan di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (27/7/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) berbincang dengan warga penerima bantuan di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (27/7/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi.

Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Pemda diingatkan agar tidak boleh mengubah BST menjadi paket sembako.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah di berbagai level tingkatan, baik provinsi, kabupaten/kota hingga kelurahan atau kecamatan soal bansos atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Risma menegaskan pemda tidak boleh berinisiatif mengubah bansos atau BPNT, yang harusnya diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa uang, namun diubah menjadi paket sembako.

Hal ini ditegaskan Risma saat mengunjungi KPM di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Selasa (27/7), dan masih ditemukan BPNT yang diubah menjadi paket sembako. Mensos menekankan BBPNT yang seharusnya diterima langsung KPM, memang demi akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan, biasanya disalurkan melalui perangkat daerah, demi sampai pada penerima.

Baca Juga

Namun ia mengingatkan perangkat daerah yang harusnya mengawal dengan sungguh-sungguh, tidak boleh mengubah BST menjadi paket sembako. Ini yang ia temukan saat mengecek kesesuaian bantuan, di Desa Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara. Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog dengan Rudiyanto (48), memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.

"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena //kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A Afzan Arslan Djunaid.

Mensos tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako. "Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. //Kan kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Mensos.

Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi. 

Walaupun ada kekeliruan, namun penyaluran bansos di kota batik ini diakui cukup cepat. Alokasi penerima BST Kota Pekalongan sebanyak 13.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), per 26 Juli pukul 00.00 WIB, telah salur sebanyak 12.180 KPM (87,06 persen).

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3438 KPM telah salur sebanyak 3.176 (92,38 persen). Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054  KPM dan telah salur kepada 17365 KPM (96,1 persen).

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA