Selasa 27 Jul 2021 07:57 WIB

20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusikan Bertahap

Stok vaksin lainnya masih dalam proses vaksin jadi dan melalui tahap quality control

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Andi Nur Aminah
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dirjen P2P) Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi.
Foto: DOk BNPB
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dirjen P2P) Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus berjalan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 20 juta dosis vaksin Covid-19 siap didistribusikan secara bertahap.

"Kami sudah distribusi 68 juta dosis vaksin dari total vaksin yang ada 128 juta dosis. Jadi, kami ada stok sekitar 60 juta, baik vaksin jadi maupun vaksin Sinovac (dari stok yang ada) yang sudah proses untuk siap distibusi secara bertahap itu ada 20 juta, yang lainnya masih proses vaksin jadi dan quality control (QC) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (27/7).

Baca Juga

Ia menambahkan, proses QC vaksin ini membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga pekan. Kemudian setelah dinyatakan clear, dia melanjutkan, distribusi vaksin ini bisa dilakukan. 

Terkait daerah lain mengeluhkan kurangnya vaksin, Nadia mengakui datangnya vaksin bertahap sampai Desember mendatang. Ia juga meminta pemimpin daerah menyadari kalau vaksin ini berebut di antara negara-negara lain. Sehingga, dia melanjutkan, pemerintah daerah harus bersabar karena datangnya vaksin ke Tanah Air bertahap lantaran supply vaksin tidak bisa cepat, karena tergantung produsen. 

Apalagi, setelah Juli tidak ada pembatasan kelompok masyarakat mana yang bisa mendapatkan vaksin. "Jadi, semua berhak (mendapatkan vaksin), padahal kita tahu vaksinnya terbatas," katanya.

Sembari menunggu vaksin Covid-19 tiba di daerahnya, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan edukasi protokol kesehatan (prokes). Tak hanya melakukan prokes, Nadia meminta masyarakat juga mengurangi mobilitas. "Kemudian kalau sudah divaksin, bukan berarti prokes enggak jalan lagi kan," ujarnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement