REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga (UNAIR) dr Atik Choirul Hidajah menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level empat masih perlu diperpanjang. PPKM Darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu ini, dinilai dapat menurunkan mobilitas masyarakat di wilayah Jawa dan Bali di luar area pemukiman siginifikan.
Ia mengungkap data, ada sebagian yakni di tiga provinsi secara rata-rata pengirimannya sudah mencapai target 50 persen, tetapi wilayah lainnya belum. "PPKM perlu diperpanjang tetapi kualitas hal-hal yang menyertai pelaksanaannya perlu ditingkatkan," ujar Atik saat dihubungi, Ahad (25/7).
Masih adanya mobilitas masyarakat ini, kata dia, dikarenakan masih banyaknya yang harus beraktivitas sekalipun PPKM sedang diberlakukan. "Masyarakat masih mobile karena masih harus bekerja, sehingga untuk 'memaksa' masyarakat mau di rumah adalah mencukupi kebutuhan hidup masyarakat per hari saat mereka tidak bekerja. Selama ini bansos yang diberikan jumlahnya jauh di bawah kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Jika Pemerintah memilih untuk melonggarkan PPKM level empat, maka Pemerintah harus melakukan berbagai antisipasi, yakni penanganan di hulu maupun di hilir.
Ia mengatakan, di hilir, kasus masih akan tetap tinggi karena kegiatan testing, tracing dan treatment (3T) yang selama PPKM tetap tidak optimal. Karena itu, Pemerintah harus menyiapkan penambahan kapasitas tempat tidur RS, obat, oksigen, rumah isolasi. "Sedangkan di hulu penegakan prokes dan percepatan vaksinasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
