Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Potensi Ancaman dalam Hegemoni China di Asia

Sabtu 24 Jul 2021 16:52 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Webinar internasional itu bertema, ”China’s Hegemoni: Potential Political, Economic and Security Threats to Asian Countries

Webinar internasional itu bertema, ”China’s Hegemoni: Potential Political, Economic and Security Threats to Asian Countries".

Foto: tangkapan layar
Dengan kekayaan dan kekuatan militer, China ingin mendominasi dunia dengan memperluas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Profesor Emiritus Carlyle Thayer dari UNSW Canberra, menyoroti strategi dan keinginan-keinginan China di bawah Presiden Xi Jinping dengan mempertahankan Partai Komunis China (CCP) tetap berkuasa, menjaga persatuan dan integritas wilayah, pengembangan ekonomi dan mengatasi gap income, membangun militer kelas pertama. Menurut dia, hegemoni China di Asia dengan menerapkan “one china policy”, perjanjian ekonomi komprehensif, ASEAN-China Free Trade Regional Comprehensive Partnership.

Untuk mengurangi ancaman hegemoni China, dia mengusulkan antara lain jalur diplomatik dan politik melalui mekanisme multilateral dan regional termasuk sentralitas ASEAN. “Tingkatkan peran ASEAN Coast Guard dan ASEAN Plus Four atau Quad,” katanya Thayer dalam Webinar internasional itu bertema, ”China’s Hegemoni: Potential Political, Economic and Security Threats to Asian Countries".

Karena persaingan antara China dan AS untuk hegemoni regional di Asia, negara-negara Asia tidak boleh bergabung hanya dengan satu kekuatan besar. Mereka harus melibatkan keduanya dan menjaga keseimbangan.

Webinar yang digelar Pusat Studi Asia Tenggara (Center for Southeast Asian Studies/CSEAS) Indonesia itu digelar untuk membahas perspektif ekonomi dan politik terkait ancaman hegemoni China di negara-negara Asia, serta untuk menemukan cara mengurangi ketegangan antara China dan negara-negara lain.

Dalam webinar itu, CSEAS juga mengundang sejumlah pembicara dalam webinar terkait potensi ancaman politik, ekonomi, dan keamanan terhadap negara-negara Asia seiring dengan meningkatnya hegemoni China. Para pembicara tersebut antara lain Executive Director Indonesia Institute of Maritime Studies Dr Connie Rahakundini, Director of the New Zealand Contemporary China Research Center, Victoria University Dr Jason Young, Senior Research Fellow dari CSEAS Veeramalla Anjaiah, serta Profesor Emiritus Carlyle Thayer dari UNSW Canberra, dan Executive Director ASEAN Studies UGM Dr Dafri Agussalim sebagai moderator. Para pembicara memberikan pandangan mereka tentang definisi hegemoni, kebijakan luar negeri China, kekuatan ekonomi dan militernya dan proyeksi China ke depan.

CSEAS Indonesia menyebut di kawasan Asia, pengaruh Amerika Serikat memiliki dampak yang berbeda. Di mana alih-alih mendorong adanya respon kolektif terhadap tantangan perluasan komunisme, seperti yang terjadi di Eropa Barat, hegemoni AS justru dengan efektif menimbulkan perpecahan di Asia Timur.

Menurut CSEAS, China yang telah meninggalkan sosialisme, dan hanya menggunakan namanya, mungkin tampak seperti ekspresi dominasi AS yang tak ambigu, serta pengaruh terhadap nilai-nilai negara tersebut. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. “Secara paradoks, masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempercepat proses reformasi dan pembangunan ekonomi secara radikal, dan membantu memadamkan kemungkinan penentangan terhadap perubahan seiring dengan nilai-nilai dan institusi domestik China sendiri,” tulis CSEAS dalam keterangannya, Sabtu (24/7).

Hal tersebut dapat berujung pada proses perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya secara historis, yang telah sepenuhnya mengubah signifikansi ekonomi dan strategis China. Dalam hal ini pengaruh AS pun telah membuktikan agak terlalu berhasil. Memang salah satu ironi hegemoni Amerika adalah bahwa ia telah secara efektif memelihara pesaing tangguh di Europa, Jepang dan sekarang -- yang paling penting -- China.

Menurut Jason Young, ancaman terhadap negara-negara Asia, dalam hal munculnya China sebagai kekuatan besar dan persaingan kekuatan besar untuk hegemoni di kawasan adalah jika Asia menjadi Asia tanpa Amerika Serikat. "Itu akan menjadi luar biasa bermasalah, karena tidak akan ada kekuatan besar untuk menyeimbangkan China,” kata Jason Young.

Veeramalla Anjaiah memaparkan sejarah pembentukan Partai Komunis China (CCP) 100 tahun lalu (23 Juli 1921) dan para tokohnya termasuk Mao Zedong. Tetapi CCP di bawah Presiden Xi Jinping merayakan ulang tahun ke-100 pada 1 Juli 2021.

Selama 72 tahun terakhir CCP telah mentransformasi China dari salah satu negara termiskin menjadi ekonomi terbesar kedua terbesar di dunia, kekuatan militer terbesar ketiga dan hegemoni global. Sebagai satu adidaya global yang sedang muncul China, yang berpenduduk terbesar di dunia dengan 1,44 miliar jiwa, menjadi penantang dominasi AS sebagai adidaya saat ini.

Selama kurun waktu dari 1927 hingga 1979 China terlibat dalam berbagai konflik dan perang. Menurut Anjaiah, kekayaan dalam bidang ekonomi tidak mengubah perilaku CCP. Aksi protes mahasiswa di Lapangan Tiananmen tahun 1989 ditumpas secara brutal. Jutaan Muslim Uighur dijebloskan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan gerakan demokratik juga dilibas di Hongkong.

“Dengan kekayaan dan kekuatan militer, China ingin mendominasi dunia dengan memperluas kekuatan dan pengaruhnya,” katanya. Dia merujuk kepada Belt and Road Initiative (BRI) yang mencakup 68 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan dengan rencana investasi ditaksir sebesar 1 juta triliun.

Berdasarkan program BRI China dengan agresif menyediakan pinjaman dan menanam modal dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya di bwah program BRI. Dikatakannya, Indonesia harus hati-hati untuk menghindari pengalaman-pengalaman Sri Lanka, Pakistan, dan Kamboja.

Connie Rahakundini menyebutkan dua faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi China yang cepat: investasi dana berskala besar dari investasi asing dan simpanan domestik, dan pertumbuhan produktivitas yang cepat. Kedua faktor ini berjalan beriringan.

“Dana yang dikucurkan dan kebijakan pemerintah termasuk menjadi pendorong pertumbuhan yang signifikan selama 30 tahun terakhir,” kata dia. Melihat perkembangan China, AS dan global, menurut dia, Indonesia seharusnya membuat pernyataan jelas mengenai sikap yang diimpikannya terkait dengan prinsip Gerakan Non Blok dan visi maritim global tahun 2045.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA