Sunday, 4 Zulhijjah 1443 / 03 July 2022

Presiden Prancis Masuk di Daftar Aplikasi Mata-mata Pegasus

Rabu 21 Jul 2021 19:21 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Dwi Murdaningsih

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP/Daniel Cole
Ribuan orang masuk dalam daftar spyware Pegasus.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah salah satu dari beberapa pemimpin dunia yang diyakini menjadi sasaran peretasan telepon menggunakan spyware. Perangkat lunak, yang dikenal sebagai Pegasus, menginfeksi ponsel dan memungkinkan operator memata-matai target mereka.

Para pemimpin dunia ada dalam daftar sekitar 50 ribu nomor telepon orang yang diyakini menarik bagi klien perusahaan NSO Group yang berbasis di Israel.  Daftar itu bocor ke outlet berita utama. NSO membantah melakukan kesalahan.
 
Dikatakan, perangkat lunak ini dimaksudkan untuk digunakan melawan penjahat dan teroris, dilansir di BBC, Rabu (21/7). Dikatakan spyware ini hanya tersedia untuk militer, penegak hukum dan badan intelijen dengan catatan hak asasi manusia yang baik.
 
NSO Group menyebut, investigasi asli yang mengarah pada laporan oleh LSM Forbidden Stories (yang berbasis di Paris) dan kelompok hak asasi manusia Amnesty International ini penuh dengan asumsi yang salah.
 
Laporan tersebut merupakan bagian dari serangkaian artikel berita yang menunjukkan ribuan orang terkemuka telah menjadi sasaran Pegasus.
 
Surat kabar Prancis Le Monde melaporkan, dinas intelijen Maroko mengidentifikasi telepon yang telah digunakan Macron sejak 2017. Maroko telah membantah menjadi klien Pegasus.
 
Berada dalam daftar tidak berarti perangkat lunak tersebut digunakan, tetapi itu berarti orang tersebut adalah target potensial. Tidak jelas apakah perangkat lunak itu pernah diinstal pada telepon presiden Prancis.
 
Nomor-nomor dalam daftar yang bocor juga dikatakan termasuk Presiden Baram Salih dari Irak dan Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, serta perdana menteri Pakistan, Mesir, dan Maroko saat ini, dan Raja Maroko.
 
Lebih dari 600 pejabat pemerintah dan politisi dari 34 negara ada dalam daftar tersebut. Kepresidenan Prancis mengatakan, jika pengungkapan itu benar, kasus ini akan menjadi sangat serius.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA