REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, kebijakan pengetatan atau PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini telah menunjukan hasilnya. Yakni menurunnya angka BOR di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali serta menurunnya mobilitas penduduk.
Namun demikian, ia menyebut penambahan kasus saat ini masih menjadi kendala yang harus segera ditekan. Satgas mencatat, saat ini kasus masih mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dengan jumlah kasus aktif mencapai 542.938 atau 18,65 persen.
"Pengetatan yang telah berjalan selama 2 minggu ini sudah terlihat hasilnya seperti mulai menurunnya BOR di provinsi di Pulau Jawa Bali serta mobilitas penduduk yang menunjukan penurunan," kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (20/7).
Wiku menjelaskan, lonjakan kasus yang terjadi disebabkan oleh masuknya berbagai varian Covid-19 ke Indonesia, khususnya varian Delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa dan Bali.
Menurutnya, pemerintah pun telah berusaha maksimal untuk mengendalikan lonjakan kasus yang tinggi tersebut. Yakni dengan melakukan kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat, meningkatkan kapasitas rumah sakit, serta menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan.
Namun, upaya-upaya ini disebutnya tidak akan cukup dan kebijakan pengetatan tidak bisa dilakukan terus menerus. Sebab kebijakan ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar dengan risiko korban jiwa yang tinggi serta berdampak secara ekonomi.
"Tentunya pada suatu titik kita harus kembali melakukan relaksasi," ucap Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
