Rabu 07 Jul 2021 11:18 WIB

Legislator: Dukung Skenario Pemerintah Hadapi Lonjakan Covid

Legislator menilai skenario pemerintah hadapi lonjakan Covid-19 wajib didukung.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Arzeti Bilbina
Foto: Dokumen Republika
Arzeti Bilbina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menyiapkan skenario hadapi lonjakan kasus covid-19 harian yang kemungkinan bisa mencapai 40 ribu - 50 ribu kasus per hari. Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina, menilai skenario tersebut wajib didukung.

"Untuk mitigasi, saya pikir ini bagus dan wajib hukumnya didukung jika pemerintah sudah memiliki skenerio untuk menghadapi situasi yang paling buruk. Memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan plan A, plan B, atau plan C dalam situasi genting dan darurat ini," kata Arzeti kepada Republika.co.id, Rabu (7/7).

Baca Juga

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (5/7) lalu, Arzeti mengatakan, Komisi IX dan Kementerian Kemenkes bersepakat untuk secepat mungkin mengatasi kondisi yang sedang genting saat ini. Ia meminta Menteri Kesehatan (menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengambil langkah-langkah mitigasi di masa darurat. 

"Di antaranya, segera menambah kapasitas tempat tidur di tiap rumah sakit, penambahan ruang isolasi, oksigen, obat-obatan dan vitamin," ujarnya.

Arzeti mengungkapkan, Komisi IX juga meminta menkes agar menambah SDM atau tenaga kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan ledakan kasus. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga telah menegaskan pentingnya testing dan tracing pada anak-anak yang selama ini luput dari pantauan pemerintah. "Akibatnya, banyak anak-anak kita yang terpapar covid-19 dan meninggal," ungkapnya.

Kemudian politikus PKB itu menuturkan, Komisi IX juga mendesak agar PPKM Darurat yang tengah diterapkan saat ini bisa diimplementasikan sebaik mungkin, serta membangun sinergisitas dengan K/L lain untuk menekan serta mengendalikan covid-19. Menurut yang jadi fokus utamanya memang penanganan pada masalah kedarutan saat ini. 

"Jangan ada lagi rakyat yang telantar dan terlambat  dalam mendapatkan akses kesehatan. Perlu kita pastikan mereka terlayani dengan baik," ucapnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement