Thursday, 25 Syawwal 1443 / 26 May 2022

PPKM Darurat: Bansos Tunai Dijanjikan, Struk Belanja Diawasi

Senin 05 Jul 2021 18:33 WIB

Red: Andri Saubani

Warga menerima bantuan sosial (bansos) tunai tahap dua Provinsi Jawa Barat, di Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/7/2020).  Menyusul penerapan PPKM darurat saat ini, pemerintah berencana kembali mencairkan bansos tunai yang akan dicairkan pada Juli nanti. (ilustrasi)

Warga menerima bantuan sosial (bansos) tunai tahap dua Provinsi Jawa Barat, di Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/7/2020). Menyusul penerapan PPKM darurat saat ini, pemerintah berencana kembali mencairkan bansos tunai yang akan dicairkan pada Juli nanti. (ilustrasi)

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pemerintah menganggarkan Rp 18 triliun untuk bansos tunai yang akan cair pada Juli.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Amri Amrullah, Novita Intan

Baca Juga

Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sebulan terakhir berujung pada Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 3-20 Juli 2021. Pemerintah pun menjanjikan kembali menggelontorkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak.

"Perlindungan sosial, ini tadi instruksi bapak presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini. Terutama untuk tadi PKH untuk dimajukan triwulan ketiga ini bisa dibayarkan di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai sidang kabinet pada Senin (5/7).

Menurut Sri, pemerintah berencana mempercepat penyaluran kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah ini pun naik dari target sebelumnya, 15,9 juta KPM. Total alokasi anggarannya Rp 40,19 triliun

Selain itu, bantuan rekening abonemen listrik juga diperpanjang sampai Bulan September. Pemerintah mengalokasikan Rp 1,27 triliun pada semester I dan ditambah Rp 420 miliar lagi.

Kemudian untuk pelaksanaan PPKM mikro, pemerintah akan menyalurkan lagi bantuan produktif ultramikro bagi 3 juta penerima baru. Bantuan ini akan disalurkan pada Juli-September dengan alokasi Rp 3,6 triliun.

"Intensif usaha untuk lebih dari berbagai kelompok usaha di dalam membantu memuluhkan kondisi perusahaan atau meningkatkan konsumsi masyarakat seperti pembebasan PPNBN, insentif bagi pembayaran pajak karyawan yang ditanggung pemerintah," ujar Sri.

Kemudian bansos tunai untuk dua bulan diberikan kepada 10 juta KPM yang akan dibayarkan Juli ini. Alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 18 triliun untuk 10 juta KPM.

 

 

 

 

Bantuan lain yang disalurkan antara lain BLT desa dengan alokasi Rp 28,8 triliun bagi 8 juta KPM, kartu prakerja dengan alokasi Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta, serta bantuan kuota internet para siswa, mahasiswa, serta tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta penerima.

"Di dalam pelaksanaan program 2021, kami melihat bahwa untuk pelaksanaan PPKM ini perlu tambahan anggaran yaitu terutama perpanjangan diskon listrik. Diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan akan diperpanjang yang tadinya 6 bulan menjadi 9 bulan, berarti sampai September. Untuk itu akan diperlukan tambahan alokasi Rp 1,91 triliun," ujar Sri.

Selain berbagai bantuan untuk masyarakat, beberapa mata anggara lain terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi juga dinaikkan. Anggaran untuk sektor kesehatan misalnya, ditetapkan sebesar Rp 193,93 triliun.

Angka ini naik dari pagu yang sebelumnya disepakati yakni Rp 172 triliun. Kenaikan ini, ujar Sri, terutama untuk membiayai diagnostik Covid-19 termasuk testing dan tracing bagi kontak erat, pemenuhan biaya perawatan bagi lebih dari 200 ribu pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat, APD, hingga 53,91 juta dosis vaksin Covid-19.

"Maka APBN perlu meningkatkan lagi dukungannya bagi terutama program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Nah untuk dukungan kesehatan tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi," ujar Sri Mulyani.

Berbicara terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Agar tidak terjadi penyelewengan Mensos akan melakukan pengawasan Bansos tunai ini dilihat dari struk belanja penerima manfaat.

"Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain,” kata Risma akhir pekan lalu.

Pemberian bansos tunai ini akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. "Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, " ujar Mensos.

Untuk besaran BST yang akan diberikan adalah senilai Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan, pada Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

"Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," terang Risma.

Untuk target penyaluran per bulannya, BST menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta. Selain itu, juga menyasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.

Teknis penyaluran bansos tunai seperti biasa melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). “Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” terang Mensos.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA