Wednesday, 17 Syawwal 1443 / 18 May 2022

Jokowi Pastikan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali

Rabu 30 Jun 2021 14:44 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Indira Rezkisari

Pasien Covid-19 menunggu jemputan bus untuk dievakuasi menuju RSDC Wisma Atlet Kemayoran, di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (29/6). Seiring dengan peningkatan kasus harian Covid-19, Pemerintah berencana akan memberlakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat  melalui rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Selasa 29 Juni 2021. Kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan selama dua minggu di zona merah covid-19. Republika/Thoudy Badai

Pasien Covid-19 menunggu jemputan bus untuk dievakuasi menuju RSDC Wisma Atlet Kemayoran, di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (29/6). Seiring dengan peningkatan kasus harian Covid-19, Pemerintah berencana akan memberlakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat melalui rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Selasa 29 Juni 2021. Kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan selama dua minggu di zona merah covid-19. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Saat ini kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali masih difinalisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Langkah ini, kata dia, diambil sebagai respons atas lonjakan Covid-19 yang sangat tinggi dalam 1,5 bulan terakhir.

Hanya saja, Presiden Jokowi belum menyebutkan mulai kapan PPKM darurat ini mulai berlaku. Kebijakan ini disebut masih dalam tahap finalisasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga

"Kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu karena petanya sudah kita ketahui semuanya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya dalam Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).

PPKM darurat yang berlaku selama 1-2 pekan ini, kata Jokowi, hanya akan berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Alasannya, di dua pulau ini terdapat 44 kabupaten/kota dan 6 provinsi yang asesmen situasinya memiliki skor 4.

Penilaian ini didapat dari situasi penularan kasus, tingkat keterisian tempat tidur di RS, tingkat kematian akibat Covid-19, dan respons terhadap testing, tracing, serta treatment di wilayah tersebut. "Kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO," ujar Jokowi.

Presiden pun memberi contoh kasus di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dari peta penularan Covid-19 yang terlihat bahwa sebarannya sudah merata. Dengan kondisi ini, kata Jokowi, pemerintah perlu mengambil keputusan cepat dan tegas untuk menekan penularan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA