REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedaikopi, Kunto Adi Wibowo menyebutkan berdasarkan survei yang dilakukannya, sebanyak 59 persen orang tua tidak setuju pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Survei ini dilakukan pada 15-23 Juni 2021 saat kasus Covid-19 di Indonesia terlihat kembali meningkat.
Survei dilakukan kepada 1.062 responden dari seluruh Indonesia. Kunto mengatakan, tidak ada korelasi antara status zona para responden berada dengan keinginan mereka soal pembelajaran tatap muka.
Di daerah dengan risiko Covid-19 rendah, sebanyak 43 persen setuju untuk sekolah dibuka kembali dan 57 persen tidak setuju. Sementara di daerah dengan risiko sedang sebanyak 38 persen setuju sementara 61 persen tidak setuju. Di daerah dengan risiko tinggi sebanyak 41 persen setuju dan 58 persen tidak setuju.
"Tidak ada korelasi antara zona Covid-19 dan sekolah tatap muka. Ketika ini dilakukan surveinya 15-23 Juni, ketika kasus Covid-19 mulai naik sehingga membuat orang semakin waspada," kata Kunto, diskusi daring bertajuk Tatap Muka atau Tetap Daring, Kamis (24/6).
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, angka tersebut menunjukkan publik memiliki pandangan sekolah tatap muka yang terbagi dua sama banyak. Ia mengatakan, bisa dilihat sebenarnya publik relatif ingin melakukan pembelajaran tatap muka namun masih tidak yakin.
"Kita sebenarnya 50:50 sikapnya. Setengah-setengah. Jadi relatif ingin. Terlebih survei itu dilakukan 15-23 Juni itu artinya pas di saat tren kenaikan Covid-19 ini sedang menjadi tinggi," kata Huda dalam kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) awal 2021 dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada kisaran waktu yang sama. Saat itu sekitar 70 persen orang tua menghendaki sekolah tatap muka.
Menurut Huda, saat ini masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya, lebih ingin anaknya berangkat ke sekolah. Sebab, fakta di lapangan orang tua kesulitan menggantikan peran guru bagi anak-anaknya.
"Kedua, risiko anak di rumah tidak terkontrol dengan baik karena orang tua kesulitan keuangan, harus kerja serabutan, akhirnya anak-anaknya tidak bisa maksimal melalui PJJ," kata dia menambahkan.
Selain itu, banyak keluarga yang memiliki anak banyak namun hanya satu atau dua gawai. Sementara kegiatan sekolah biasanya dilakukan pada waktu yang sama. Akhirnya proses pembelajaran jarak jauh tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi X mendukung dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
