Prokes Harus Ditingkatkan Hingga Pedesaan Cegah Covid-19

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Muhammad Fakhruddin

Prokes Harus Ditingkatkan Hingga Pedesaan Cegah Covid-19 (ilustrasi).
Prokes Harus Ditingkatkan Hingga Pedesaan Cegah Covid-19 (ilustrasi). | Foto: Republika/Yogi Ardhi

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Anggota DPR RI, Muhammad Farhan meminta pemerintah lebih ketat memantau dan meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan hingga pedesaan. Strategi tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin melonjak signifikan akibat libur panjang lebaran 1422 Hijriah kemarin dan munculnya varian baru Delta.

"Operasi yustisi oleh Polri-TNI harus terus dilaksanakan secara ketat sampai ke desa-desa," ujar Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dalam keterangan persnya, Kamis (24/6).

Ia melihat lonjakan kasus Covid-19 terjadi signifikan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu petugas kepolisian dan anggota TNI harus sigap turun tangan melakukan pemantauan dan operasi yustisi serta menyiapkan ruang isolasi mandiri dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

"Kolaborasi empat pilar itu sejalan dengan kebijakan PPKM mikro berbasis desa dan kelurahan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi," katanya. Penerapannya diperkuat mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Pada tingkat pusat, ia mengatakan kolaborasi harus dilakukan antara Satgas Covid-19 dengan TNI, Polri, dan Kemenkes untuk melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan. Cara paling efektif untuk mencegah penularan yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di lapangan. 

“Bapak Presiden memberikan penegasan terkait operasionalisasi dan lapangan dari pelaksanaan PPKM Mikro,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 secara daring, Senin (21/6) kemarin. 

Ketua KPCPEN ini mengatakan, penguatan pelaksanaan PPKM Mikro mulai berlaku pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021 yang akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Upaya ini dilakukan untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19.      

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


MUI DKI Jakarta: Jika Ingin ke Masjid, Pahami Zona Covid

PT HIN Kuatkan Aspek CHSE

Tim Yustisi Denpasar Jaring 30 Pelanggar Prokes

Disnakertrans Jateng Instruksikan Perusahaan Ketatkan Prokes

Kasus Covid Tinggi, Warga Sleman Diminta Waspada

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image