REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau Dewan Keamanan pada Rabu (23/6) untuk memperbarui operasi bantuan lintas batas ke Suriah. Guterres memperingatkan jika operasi bantuan ini terhenti, dapat menghancurkan jutaan orang.
"Kegagalan untuk memperpanjang otorisasi dewan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan," kata Guterres.
Dewan Keamanan pertama kali mengizinkan operasi bantuan lintas batas ke Suriah pada 2014 di empat titik. Tahun lalu, Dewan Keamanan mengurangi akses ke satu titik penyeberangan dari Turki yang mengarah ke daerah yang dikuasai pemberontak di barat laut Suriah karena ada penentangan dari Rusia dan China atas pembaruan keempat titik tersebut.
Rusia yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan mempertanyakan pentingnya operasi bantuan lintas batas, dengan alasan bahwa bantuan dapat dikirim ke Suriah utara dari ibu kota Damaskus. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa operasi bantuan itu melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah dan Moskow.
"Sekarang sebagian besar wilayah Suriah telah dibebaskan dari operasi bantuan lintas batas, ini hanyalah sebuah anakronisme," ujar Nebenzia.
Sementara itu, Duta Besar Suriah untuk PBB Bassam Sabbagh menolak operasi bantuan lintas batas karena dipolitisasi. Dia mengatakan, operasi bantuan itu adalah tindakan luar biasa yang bersifat sementara.
PBB dan kelompok bantuan telah memperingatkan tidak ada cara lain untuk mengirim bantuan lintas batas ke Suriah. "Tanpa akses lintas batas, lebih banyak warga Suriah akan mati," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, yang mengunjungi perbatasan Turki tiga pekan lalu.
Duta Besar Irlandia untuk PBB, Geraldine Byrne Nason, mengatakan, Irlandia dan Norwegia berencana untuk mengedarkan rancangan resolusi dalam beberapa hari mendatang. Rancangan resolusi itu bertujuan memperbarui dan memperluas mekanisme pengiriman bantuan kemanusiaan dalam menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.
Resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan harus tidak ada veto dari salah satu dari lima anggota tetap, yaitu Rusia, China, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Dalam dekade terakhir, dewan telah terpecah terkait masalah Suriah. Rusia telah memveto 16 resolusi yang terkait dengan Suriah dan didukung oleh China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
