Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Pakar: Amendemen Jabatan Presiden tak Memungkinkan

Rabu 23 Jun 2021 20:45 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Indira Rezkisari

Kotak suara Pilpres (ilustrasi). Amandemen UUD 1945 untuk memberi landasan hukum masa jabatan presiden tiga periode dinilai sulit dilakukan untuk Pilpres 2024.

Kotak suara Pilpres (ilustrasi). Amandemen UUD 1945 untuk memberi landasan hukum masa jabatan presiden tiga periode dinilai sulit dilakukan untuk Pilpres 2024.

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Waktu untuk amandemen UUD hingga Pilpres terlalu mepet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri  (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani, pesimistis wacana perpanjangan jabatan presiden lewat amendemen UUD 1945 dapat terealisasi. Ia menilai, waktu yang tersedia hingga Pemilu 2024 cenderung mepet untuk dilakukan amendemen.

Ismail menjelaskan, prosedur amendemen UUD 1945 cenderung rumit dan panjang. Ia menekankan proses amendemen tak bisa dilakukan terburu-buru demi kepentingan tertentu.

"Prosesnya tidak bisa dilakukan secara gegabah, terburu-buru karena konstitusi adalah hukum dasar, karena itu sangat diperlukan kajian serius dalam waktu yang cukup," kata Ismail kepada Republika, Rabu (23/6).

Ismail menyebut, tahapan Pemilu 2024 sudah bisa dimulai tahun depan atau tepatnya Maret 2022. Dengan waktu tersisa, ia meragukan wacana amendemen akan terlaksana. Apalagi wacana tersebut bakal berbenturan dengan beragam kepentingan di parlemen.

"Secara teknis, waktunya tidak akan cukup dan kalau pun memaksakan diri, saya kira akan terjadi pergolakan politik serius karena di parlemen tidak satu warna (banyak kepentingan)," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute itu.

Ismail menilai, wacana perpanjangan jabatan presiden menimbulkan riak yang tak sedikit di parlemen. Sehingga menurutnya, lobi-lobi parpol penggagas wacana itu akan berlangsung alot.

"Amendemen topik ini (jabatan presiden) serius. Beda cerita dengan GBHN atau kewenangan DPD. Ini sangat serius. Secara teknis saya lihat tidak mungkin," ucap Ismail.

Sebelumnya, muncul isu adanya pihak yang giat mencoba memperpanjang masa jabatan Jokowi. Mereka berencana melakukan misinya dengan berbagai cara. Skenario pertama ialah membuka peluang periode ketiga selama lima tahun melalui pemilihan umum. Adapun skenario kedua, memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA