REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA — Pemerintah Kanada mendorong China untuk memberikan akses penyelidikan di Provinsi Xinjiang atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga tenis Uighur di wilayah itu.
“Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen,” ujar Duta Besar Kanada dan perwakilan Tetap untuk PBB, Leslie Norton, dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) seperti dilansir Sputnik, Rabu (23/6).
Norton juga meminta China segera mengimplementasikan rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial terkait Xinjiang, termasuk mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Uighur dan warga minoritas Muslim lainnya. Baik Ottawa maupun Beijing saling bertikai dałam dugaan pelanggaran hak asasi manusia, menyusul hubungan antara kedua negara yang terus memburuk.
Sebelumnya, Jiang Duan, utusan UNHRC China, menyerukan penyelidikan atas catatan pelanggaran hak asasi manusia Kanada terhadap penduduk asli negara itu. Seruan ini merunjuk pada penemuan sisa-sisa 215 anak-anak di situs bekas Sekolah Perumahan India.
"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak terhadap semua kasus di mana kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat, terutama anak-anak," jelas Duan.
Menanggapi pernyataan China, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan perbedaan antara kedua negara adalah bahwa sementara Kanada menghadapi masa lalunya yang buruk, Beijing memilih untuk menutupi pelanggaran yang sedang berlangsung. Ia menyebut perjalanan rekonsiliasi sangat panjang, tetapi ini adalah perjalanan yang sedang negara itu jalani, berbeda halnya dengan China.
“China bahkan tidak menyadari bahwa ada masalah di Xinjiang. Itu adalah perbedaan yang cukup mendasar," kata Trudeau saat konferensi pers.
Hubungan antara Kanada dan China memburuk setelah pada 2018 Ottawa menahan CFO Huawei, Meng Wenzhou atas permintaan Amerika Serikat (AS). Saat itu, China disebut menghadapi dugaan dengan melakukan penangkapan terhadap warga Kanada atas tuduhan kegiatan mata-mata (spionase) di China.
Hubungan yang tegang semakin diperburuk oleh kecaman Kanada terhadap undang-undang China tentang keamanan nasional di Hong Kong. Pejabat China telah mengklaim bahwa penghormatan Kanada terhadap kebijakan luar negeri AS telah menjadi katalisator untuk keretakan diplomatik yang berkembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
