REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni, bisa saja ditunda, bila memang pandemi Covid-19 terus melonjak. Penundaan itu, menunggu arahan dari pemerintah. Hal ini dikatakan oleh ketua pelaksana munas Adisatrya Sulisto.
"Pak Rosan (Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia) dan panitia terus berkomunikasi dengan Pemerintah, karena munas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila arahan Pemerintah ditunda, tentu akan kami tunda," kata Adisatrya, Senin (21/6).
Ketua Kadin Kepulauan Riau, Akhmad Ma'ruf Maulana sudah menyurati Presiden Jokowi, memohon agar Munas Kadin ditunda, dengan alasan Covid-19 semakin meningkat, dan bisa mengancam keselamatan peserta munas.
Permohonan agar Munas Kadin ditunda juga didukung sejumlah Kadinda lainnya, seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat , Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Sumatera Utara, Lampung, Yogyakarta, dan Papua Barat.
Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, mengingatkan, menggelar Munas Kadin saat ini membahayakan jiwa peserta dan juga masyarakat Kendari. "Kadin mesti mematuhi imbauan Presiden Jokowi, jangan membuat kerumunan," kata dia.
Pandemi Covid-19 memang belum terlihat tanda-tanda akan adanya penurunan. Bahkan, angka penambahan kasus Covid-19 harian kembali pecah rekor. Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan ada 14.536 kasus baru pada Senin (21/6). Angka ini sekaligus tertinggi sepanjang pandemi melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu.
"Di saat kasus positif Covid-19 semakin meningkat, kita harus terus berikhtiar, untuk menahan laju penyebaran virus ini. Dengan vaksin diharapkan masyarakat akan memperkuat upaya pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan komunal bisa segera tercapai. Di saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin," kata Presiden Joko Widodo di akun instagram-nya beberapa hari lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
