Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Politikus Golkar: Belum Ada Wacana Amendemen UUD 1945

Selasa 22 Jun 2021 00:40 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo

Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo

Foto: Istimewa
Partai Golkar masih tetap mendorong Airlangga Hartarto sebagai capres 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan belum ada arahan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait amendemen UUD 1945. Termasuk, wacana soal penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

"Belum ada wacana itu," kata Firman kepada Republika, Senin (21/6).

Baca Juga

Ia menegaskan sampai saat ini Partai Golkar masih tetap mendorong Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024. "Masih belum ada arahan amandemen dan munas Partai Golkar jelas ketum Airlangga Hartarto satu-satunya calon presiden dari Partai Golkar," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai wacana tiga periode  bertentangan dengan UUD 1945. Ia meminta agar wacana tersebut tidak dibesar-besarkan.

"Sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 itu tidak boleh dibesar-besarkan, itu bisa bikin gaduh, polemik sehingga harus segera dihentikan," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

photo
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay (kanan) - (Republika/Prayogi)
Saleh menuturkan, Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan tidak ada kemauan untuk menjabat presiden tiga periode. Pernyataan presiden tersebut menunjukan presiden tidak mau  mengingkari amanat reformasi.

"Amanat reformasi salah satunya adalah membatasi masa jabatan Presiden. Dalam hal ini kami meminta kepada para pendukung Jokowi jangan memperlebar masalah ini, yang pada intinya nanti justru bukan menguntungkan Jokowi tapi malah merugikan Jokowi," ucapnya.

Ia mengajak semua pihak untuk fokus menangani Covid-19 di Indonesia. Menurutnya alangkah baiknya energi bangsa dihabiskan untuk mendiskusikan penyelesaian covid-19 dibandingkan menghabiskan energi untuk wacana tiga periode Presiden.

"Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menolak gagasan tiga periode itu karena kami taat konstitusi," ujarnya. 

Sebelumnya, wacana presiden tiga periode kembali mengemuka usai Komunitas Jokowi Prabowo (JokPro) 2024 menggelar acara syukuran Kantor Sekretariat Nasional Komunitas Jok-Pro 2024 di Jakarta, Sabtu (19/6).  Komunitas Jokpro dibentuk atas dasar dukungan terhadap Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. 

Pakar Hukum Tata Negara, Reyfly Harun, menyebut sejumlah tokoh ketua umum partai politik (parpol) jadi penentu arah amendemen UUD 1945 kedepan. Salah satu tokoh yang disebut Refly yaitu nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA