REPUBLIKA.CO.ID, NEW ORLEANS -- Pengadilan banding federal pada Jumat (18/6) pekan lalu, menolak untuk mendengarkan permintaan raksasa teknologi China Huawei untuk membuang aturan yang digunakan dalam melarang operator telepon pedesaan dengan alasan keamanan nasional menggunakan dana pemerintah untuk membeli peralatannya.
Pengadilan Banding putaran ke-5 memutuskan bahwa Komisi Komunikasi Federal sepenuhnya berada dalam kekuasaan dan kompetensinya untuk mengeluarkan aturan yang melarang penerima subsidi 'Universal Service Fund' untuk membeli peralatan atau layanan dari perusahaan yang dianggap berisiko keamanan nasional.
Panel tiga hakim juga menolak klaim oleh Huawei Technologies Ltd bahwa Komisi Komunikasi Federal (FCC) tidak memiliki keahlian untuk menetapkan peralatan perusahaan sebagai risiko keamanan terhadap infrastruktur telekomunikasi AS.
“Menilai risiko keamanan pada jaringan telekomunikasi berada di ruang kemudi FCC,” kata para hakim dalam opini setebal 60 halaman, seperti dikutip dari AP News, Senin (21/6).
Huawei tidak segera memberikan tanggapan atas putusan tersebut. Seperti diketahui, Pemerintahan Trump memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Huawei, mengklaim tidak dapat dipercaya untuk tidak memata-matai Beijing karena hukum China memaksanya. Huawei mengatakan itu adalah karyawan-bukan milik pemerintah dan menyangkal mungkin memfasilitasi mata-mata China.
Huawei menggugat FCC pada akhir 2019 setelah agensi tersebut memilih untuk melarang operator pedesaan menggunakan subsidi pemerintah untuk membeli peralatan dari Huawei atau saingannya di China, ZTE Corp. Pada saat itu, perusahaan menyebut keputusan itu 'berdasarkan politik, bukan keamanan'.
Ia mengklaim FCC melebihi otoritasnya dengan membuat penilaian keamanan nasional. Keputusan hari Jumat itu sejalan dengan tradisi lama pengadilan AS untuk tidak menebak-nebak penilaian pemerintah tentang keamanan nasional.
Penjualan Huawei di AS anjlok setelah panel kongres memperingatkan pada 2012 bahwa perusahaan dan ZTE memiliki risiko keamanan dan meminta operator untuk menghindarinya. Pada Mei 2019, pemerintahan Trump memperketat jerat dengan memblokir akses ke teknologi dan komponen AS, termasuk semikonduktor dan layanan seluler populer Google.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
