Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Sejumlah Ketua Daerah Kadin Minta Panitia Munas VIII Peka

Ahad 20 Jun 2021 06:30 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

Ilustrasi Kasus Covid-19 Naik

Ilustrasi Kasus Covid-19 Naik

Foto: republika/mardiah
Meningkatnya tren kasus positif Covid-19 jadi dasar dari usulan penundaan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah (Kadinda) meminta panitia Munas VIII Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia peka. Para Kadinda telah meminta agar Munas Kadin VIII ditunda. Usulan ini berangkat dari adanya tren kenaikan kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

Namun, sejauh ini saran itu belum mendapatkan tanggapan dari panitia.

Semula Munas Kadin VIII akan berlangsung di Nusa Dua Bali pada 2-4 Juni lalu, namun karena alasan Covid-19 meningkat, kegiatan diundur dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni.    

Saat ini, kasus baru Covid-19 semakin naik, maka dari itu sejumlah Ketua Kadin Daerah sudah melayangkan surat ke panitia dan Ketua Umum Kadin, untuk munas ditunda. 

"Panitia dan Ketum mesti  peka dan tanggap. Penyebaran covid semakin tinggi, dan mengkhawatirkan. Munas Kadin akan melibatkan peserta sekitar 500 orang, pasti terjadi kerumunan. Sudah seyogyanya  Munas Kadin ditunda. Kita harus patuh kepada aturan pemerintah. Kesehatan paling utama," kata Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, Sabtu (19/6).

Jawa Timur termasuk Kadin provinsi yang sudah melayangkan surat permohonan munas mundur. Kadin lain yang melakukan hal serupa adalah Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Riau, dan Papua Barat. Sementara yang lain sudah  menyampaikan secara lisan dan akan segera berkirim surat juga, seperti Kadin Sumatera Utara. 

Menurut Ketua Kadin Papua, Immanuel Yenu, penundaan munas masuk akal. "Ketika munas ditunda dan pindah dari Nusa Dua, Bali ke Kendari, kan karena Covid. Sekarang ini Covid semakin meningkat, jadi wajar, bila munas kembali ditunda. Kadin harus memberi contoh, dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid, seperti harapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi  Pak Luhut Panjaitan," kata Immanuel. 

Kadin Jawa Barat juga ikut prihatin karena seruan para Kadin daerah agar munas ditunda belum digubris. "Permintaan penundaan munas itu bukan kemauan saya pribadi, tapi hasil rapat pengurus Kadin Jawa Barat. Alasannya sederhana, munas Kadin berpotensi membuat kerumunan, itu berpotensi juga menjadi klaster baru Covid," kata Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara.

Ketua Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Lity, juga mengungkapkan hal senada. "Sangat berbahaya munas dilangsungkan di Kendari, 30 Juni. Berbahaya untuk kesehatan para peserta, dan juga berbahaya bagi masyarakat Kendari. Covid varian baru yang berkembang sekarang ini  mudah menyebar dan lebih ganas, nyawa taruhannya," kata Muhalim.

Sebelumnya Ketua Kadin Jawa Tengah, Kukrit Wicaksono, ikut mendukung agar munas ditunda. "Kalau saya bukan soal tempatnya. Tapi lebih kepada momennya tidak tepat menggelar munas, saat Covid mengganas, seperti saat ini. Lebih baik tunda cari waktu yang pas. Kadin mesti menunjukan profesionalitasnya," ujar Kukrit

Ketua Penyelenggara Munas VIII, Adisatrya Sulisto, mengaku menerima sejumlah surat dari Kadin Daerah. "Saya tidak tahu persis jumlahnya, memang ada surat dari beberapa asosiasi dan Kadin daerah yang minta munas ditunda. Dari rapat panitia dengan Pak Rosan, Rabu (16/6), diputuskan persiapan jalan terus, sambil memantau perkembangan," papar Adi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA