REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Baik Uni Eropa dan AstraZeneca pada hari Jumat (18/6) mengklaim kemenangan dalam sengketa di pengadilan atas pengiriman vaksin Covid-19.

Uni Eropa (UE) dan AstraZeneca berselisih sejak AstraZeneca pertama kali mengumumkan penundaan pengirimannya ke blok 27 negara tersebut pada Januari 2021.

Komisi Eropa mengatakan, hakim mengakui bahwa AstraZeneca telah melakukan pelanggaran serius terhadap kewajiban kontraknya dalam hal pasokan vaksin Covid-19, dilansir di Euronews, Sabtu (19/6).

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik keputusan tersebut. Ia mengatakan, keputusan itu menegaskan posisi Komisi Eropa yakni AstraZeneca tidak memenuhi komitmen yang dibuat dalam kontrak. "Adalah baik untuk melihat bahwa seorang hakim independen mengkonfirmasi hal ini." ujar von der Leyen.

Namun dalam pernyataannya sendiri, AstraZeneca mengatakan menyambut baik keputusan itu dan bahwa pengadilan telah menolak permintaan Komisi Eropa agar perusahaan memasok total 300 juta dosis pada akhir September 2021.

"Sampai saat ini, Perusahaan telah memasok lebih dari 70 juta dosis ke Uni Eropa dan secara substansial akan melebihi 80,2 juta dosis pada akhir Juni 2021. Semua tindakan lain yang diminta oleh Komisi Eropa telah ditolak, dan khususnya Pengadilan menemukan bahwa Komisi Eropa tidak memiliki eksklusivitas atau hak prioritas atas semua pihak," kata AstraZeneca menjelaskan.

AstraZeneca juga mengatakan, putusan itu mengakui bahwa kesulitan yang dialami AstraZeneca dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini berdampak besar pada penundaan.

Penasihat Umum AstraZeneca, Jeffrey Pott, mengatakan, AstraZeneca telah sepenuhnya mematuhi perjanjiannya dengan UE.

"Kami akan terus fokus pada tugas mendesak untuk memasok vaksin yang efektif, yang kami berikan tanpa keuntungan untuk membantu melindungi orang-orang di Eropa dan di seluruh dunia dari pandemi paling mematikan dalam satu generasi ini," kata Pott.

Ikuti Whatsapp Channel Republika