REPUBLIKA.CO.ID,GUNUNG KIDUL -- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menunggu kebijakan pemerintah DIY dan kabupaten terkait kelanjutan pelaksanaan pembelajaran tatap muka Tahun Ajaran 2021/2022 yang akan dimulai 2021 dengan memperhatikan perkembangan penambahan kasus COVID-19 yang terus meningkat.
"Kami akan mengikuti kebijakan Pemda DIY dan Pemkab Gunung Kidul terkait kelanjutan pembelajaran tatap muka," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Gunung Kidul Sudya Marsita di Gunung Kidul, Jumat (18/6).
Ia mengatakan pandemi COVID-19 masih menjadi hal yang serius, sehingga pihaknya pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk jika harus menunda pembelajaran tatap muka (PTM) nantinya. Hal ini berkaitan dengan masalah nyawa orang banyak.
Namun demikian, Sudya mengatakan secara umum pihaknya sudah siap dengan pelaksanaan PTM. Disdikpora sudah membuat standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan PTM masa pandemi COVID-19, seperti adanya petunjuk teknis (juknis) hingga kesiapan satuan pendidikan jenjang SD-SMP di Gunung Kidul.Selain itu, disdikpora sudah melaksanakan simulasi PTM dari jenjang pendidikan PAUD sampai SMP.
"Semua sudah siap SOP PTM karena kami sudah melaksanakan simulasi PTM pada masa pandemi COVID-19," katanya.
Namun demikian, kata dia, kalau kebijakan pembelajaran Tahun Ajaran 2021/2022 tetap dilaksanakan secara daring, sebagian besar fasilitas pendukung sudah memadai. Salah satu fasilitas itu adalah jaringan internet yang dipasang bekerja sama dengan dinas komunikasi dan informatika (diskominfo).
Saat ini sudah ada 51 sekolah yang terpasang jaringan internet. Rencananya akan ditambah sebanyak 30 titik lain untuk mengatasi kesulitan sinyal alias blank spot di wilayah tersebut.
"Kami juga sudah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar tentang pembelajaran daring lewat berbagai pelatihan," kata Sudya.
Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengatakan penundaan PTM masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Ada patokan zona tingkat kerawanan untuk itu. Kami juga lihat perkembangannya seperti apa ke depan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
