Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Penyaluran Dana FLPP Mencapai Rp 64 Triliun

Jumat 18 Jun 2021 15:16 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Fuji Pratiwi

Pekerja melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah di kawasan perumahan KPR bersubsidi Ulu Gadut, Padang, Sumatra Barat (ilustrasi). Penyaluran dana FLPP mencapai Rp 64 triliun.

Pekerja melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah di kawasan perumahan KPR bersubsidi Ulu Gadut, Padang, Sumatra Barat (ilustrasi). Penyaluran dana FLPP mencapai Rp 64 triliun.

Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra
Angka tersebut merupakan 51,19 persen dari target.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat total penyaluran dana sejak 2010 hingga 2021 mencapai Rp 64,37 triliun untuk 845.482 unit rumah.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengapresiasi bank-bank pelaksana atas kontribusinya dalam menyalurkan dana tersebut. "Tercatat per 17 Juni 2021, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 80.627 unit senilai Rp 8,77 triliun," kata Arief dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika, Jumat (18/6).

Dia menjelaskan, angka tersebut merupakan 51,19 persen dari target penyaluran sebesar 157.500 unit rumah. Arief mengatakan, rapor bank pelaksana saat ini juga semakin membaik.

"Semua berjalan sesuai dengan koridor percepatan penyaluran dana FLPP yang ditargetkan Oktober 2021 bisa diselesaikan," ungkap Arief.

Dia menjelaskan, pada evaluasi kuartal dua tahun ini, terdapat 19 bank yang terdiri dari empat bank nasional dan 15 BPD berkinerja di atas 50 persen. Selain itu terdapat 21 bank yang terdiri dari empat bank nasional dan 17 BPD berkinerja di bawah 50 persen.

Sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dana FLPP antara bank pelaksana dengan PPDPP, Arief menegaskan, jika pada kuartal dua 2021 penyaluran KPR Sejahtera FLPP tidak mencapai 50 persen dari taget maka PPDPP akan melakukan pengurangan kuota minimal 25 persen terhadap sisa target PKS. Selain itu juga akan dilakukan penambahan kuota pada evaluasi kuartal kedua dan tiga yang akan dialokasikan kepada bank pelaksana lain yang telah mencapai penyaluran 80 persen dari target PKS dengan menggunakan bobot penilaian.

"Berdasarkan perjanjian ini, maka 19 bank berpeluang untuk mendapatkan penambahan kuota dan 21 bank pelaksana akan dikurangi kuotanya dalam menyalurkan dana FLPP," ujar Arief.

Dia menuturkan, terdapat 40 bank terdiri dari delapan bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah yang menerima rapor evaluasi atas penilaian 12 indikator yang  ditetapkan oleh PPDPP. Indikator penilaian tersebut melihat dari berbagai aspek.

Keduabelas aspek tersebut yaitu lama waktu tunggu Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep), kepatuhan penyampaian berkas asli, sosialisasi dan edukasi, dan ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP. Aspek selanjutnya, tindak lanjut peringatan, penyiapan stiker FLPP, penyediaan seluruh data penyaluran dana FLPP, perubahan data debitur, penyampaian data debitur aktif, penyerahan rekening koran tepat waktu, rekonsiliasi, dan pelunasan dipercepat.

"Tiga bank terbaik berdasarkan 12 indikator tersebut, adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumselbabel, BPD NTB Syariah, dan BPD Sulselbal Syariah," ungkap Arief.

Sedangkan lima bank penyalur dana FLPP tertinggi dicapai oleh bank BTN, BTN Syariah, BNI, BRI, dan BJB. Lalu lima bank terbaik dari sisi indikator layanan diraih oleh BRI Agroniaga, BRI, BTN, Aceh Syariah, dan Kalsel Syariah.

 

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA