REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista perlu terus diupayakan. Wapres mengatakan, upaya ini mengacu pada target pemenuhan MEF (minimum essential force) yang merupakan basis kebijakan modernisasi alutsista yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
"Pembangunan kemampuan TNI sebagai komponen utama harus terus diupayakan. Tujuannya agar siap dikerahkan setiap saat baik untuk menghadapi ancaman militer, ancaman non militer, maupun ancaman hibrida," kata Wapres saat menutup Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ke-21 atau lebih dikenal dengan Sishankamrata di Sentul, Jumat (18/6).
Wapres menyampaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Regulasi ini dikeluarkan untuk mendukung pemenuhan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara.
Ma'ruf menjelaskan, komponen yang dimaksud terdiri atas aspek SDM, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional, perlu dipersiapkan sejak dini. "Tujuannya adalah untuk memudahkan apabila suatu saat diperlukan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan TNI sebagai komponen utama," katanya.
Ma'ruf juga berharap, berbagai komponen tersebut menjadi garda terdepan dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai berkembang di masyarakat. Antata lain, nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menilai, pentingnya konferensi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta Abad ke-21. Menurutnya, sebagai paradigma pertahanan dan keamanan negara, Sishankamrata 21 ini diharap jadi strategi yang lebih mampu menghadapi dinamika ancaman militer, nonmiliter secara hibrida dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional.
Dia berharap, hasil konferensi ini juga diimplementasikan dalam kerangka penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan yang up to date dan adaptif.
"Apa yang telah dihasilkan diharapkan menjadi langkah strategis untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada terkait pertahanan dan keamanan negara," ungkapnya.
Dia juga berharap, dokumen hasil konferensi yang bernilai sangat strategis ini bisa mendorong gerakan berskala nasional. Khususnya, untuk mengoptimalkan implementasi Sishankamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI di abad ke-21.
"Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan tersebut, jangan sampai hanya menjadi dokumen diatas meja, namun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi NKRI," katanya.
Dalam penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) 21 itu juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus penyelenggara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
