Jumat 18 Jun 2021 09:58 WIB

Puluhan Peserta Adukan Kejanggalan Seleksi Bintara ke DPRP

DPRP Papua Barat serap aspirasi adanya seleksi bintara Polri ada peserta titipan.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Seleksi penerimaan prajurit program afirmasi Otonomi Khusus Papua (ilustrasi).
Foto: ANTARA/OLHA MULALINDA
Seleksi penerimaan prajurit program afirmasi Otonomi Khusus Papua (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Puluhan peserta seleksi Bintara Polri Program Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat 2021 menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat di Kota Manokwari, Kamis (17/6).

Di hadapan pimpinan DPRP Papua Barat, puluhan putra-putri asli Papua itu menyampaikan sejumlah kejanggalan yang mengakibatkan mereka dinyatakan tak lulus pada tahapan seleksi yang tengah berjalan saat ini.

"Saya tidak lulus tes kesehatan, karena divonis punya riwayat sakit bawaan oleh tim kesehatan panitia," ujar salah satu perempuan peserta tes yang enggan namanya disebutkan.

Dia mengakui, hasil tes kesehatan dilaksanakan panitia seleksi justru tak sama dengan hasil tes yang dikeluarkan salah satu rumah sakit (RS) swasta yang melakukan diagnosis terhadap kondisi kesehatan peserta ini.

"Karena dinyatakan tidak lulus tes kesehatan, saya periksa kembali di salah satu rumah sakit swasta di Manokwari. Hasilnya saya sehat tanpa riwayat sakit bawaan," ujar peserta perempuan tersebut sambil menunjukkan bukti hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRP Papua Barat.

Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui rapat internal lembaga tersebut."Kami segera bentuk tim untuk melakukan verifikasi kembali peserta seleksi khusus anak-anak asli Papua yang dinyatakan tak lulus," ujar Wonggor.

Dia pun tak menampik, telah menerima laporan tentang dugaan 'peserta titipan' dalam seleksi Bintara Polri Program Afirmasi Otsus 2021 tersebut. "Saya juga sudah terima laporan, kalau ada oknum-oknum peserta titipan. Ini pun akan kami verifikasi ke panitia dan Majelis Rakyat Papua Barat," kata politikusPartai Golkar itu.

Wonggor lalu mempersilakan puluhan peserta tak lulus itu, agar menyiapkan data berdasarkan kuota asal kabupaten/kota agar diverifikasi pula. "Intinya, DPRP sebagai pengetok palu anggaran otsus untuk membiayai kegiatan seleksi ini tidak dilibatkan secara langsung dalam kepanitiaan," kata Wonggor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement