REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakanm isu mengenai adanya pegawai yang diduga terlibat taliban sempat tergiang atau didengar oleh pimpinan. Namun, pimpinan KPK tidak memiliki data langsung siapa saja orang yang terkait taliban.
"Sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk memang isu itu tergiang di telinga kami," kata Ghufron di Jakarta, Kamis (16/6). Ghufron membenarkan dirinya juga ditanyai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai isu taliban di internal lembaga antirasuah tersebut.
Selain itu, Ghufron juga ditanya perihal apakah tes wawasan kebangsaan (TWK) sengaja menyasar orang-orang tertentu, terutama 75 pegawai yang tidak lulus. Terkait dengan hal itu, dia menegaskan, semuanya berjalan objektif.
Bahkan, Ghufron mengeklaim, pimpinan KPK juga berupaya memperjuangkan nasib 75 pegawai yang akhirnya menjadi 51 orang dengan berbasis indikator kriteria bukan nama-nama. "Jadi, perjuangannya untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," kata Ghufron.
Dia menyebutkan, dari tiga klaster, yakni hijau sebanyak tujuh indikator, kuning enam, dan merah sembilan. Apa yang diperjuangkan membuahkan hasil dengan dicabutnya tujuh indikator hijau, enam indikator kuning, dan satu pada indikator merah.
"Hanya tersisa delapan kriteria yang di klaster merah," ujar Ghufron. Kedatangan Ghufron ke Komnas HAM sekaligus mewakili Komjen Firli Bahuri untuk memberikan penjelasan perihal tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh Novel Baswedan beserta pegawai KPK lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
