Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Ini Pandangan Komnas HAM RI atas Revisi Terbatas UU ITE

Selasa 15 Jun 2021 22:59 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan

Sandrayati Moniaga

Sandrayati Moniaga

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Komnas HAM mempertanyakan dasar pemerinta yang hanya akan revisi terbatas UU ITE.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Komnas HAM memandang keberadaan UU ITE telah mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. 

"Komnas HAM RI mendukung revisi UU ITE untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Komisioner Penelitian Komnas HAM , Sandrayati Moniaga dalam keterangannya, Selasa (15/6). 

Baca Juga

Sandra mengatakan revisi UU ITE selayaknya harus mengedepankan prinsip-prinsip HAM, karena seluruh kebijakan harus mengadopsi prinsip-prinsip dan norma HAM. Ia juga mengomentari pemerintah yang hanya melakukan revisi terbatas UU ITE.

"Komnas HAM RI mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya akan merevisi Pasal 27, 28, 29, dan 36," ujarnya.

Padahal, terdapat pasal-pasal lain yang menjadi sumber pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, diantaranya yaitu Pasal 26 ayat 3 terkait penghapusan informasi, Pasal 40 ayat 2a dan 2b terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses. Serta Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA