Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Sri Mulyani: Kebijakan ‘Gas-Rem’ Picu Ekonomi Tumbuh Lambat

Selasa 15 Jun 2021 17:39 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Pemulihan ekonomi nasional. Ilustrasi

Pemulihan ekonomi nasional. Ilustrasi

Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Dana program pemulihan ekonomi nasional naik menjadi hampir Rp 700 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakini pemulihan ekonomi nasional semakin membaik seiring kecepatan vaksinasi dan terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity. Jika kondisi ekonomi mulai pulih pada tahun ini, pada tahun depan pemerintah siap untuk menormalkan kembali kebijakan fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, proyeksi ekonomi kembali normal bergantung pada sejauh apa kebijakan gas dan rem diberlakukan. Apabila gas lebih banyak, laju akan lebih cepat dan begitu pula sebaliknya.

"Gas-rem itu seberapa lebih banyak gas daripada rem atau lebih banyak remnya daripada gasnya. Kalau lebih banyak nge-remnya, kecepatan untuk majunya kan lebih lambat. Tapi, kalau kita lebih banyak nge-gasnya dan lebih sedikit remnya, berarti kita lebih laju," ujarnya saat acara Foresight BPK secara virtual, Selasa (15/6).

Jika terus melaju, Sri Mulyani meyakini ekonomi bisa pulih tahun depan sehingga kebijakan fiskal bisa kembali seperti sebelum pandemi. Oleh karena itu, jumlah vaksin dalam memenuhi kekebalan kelompok akan sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional.

“Kalau mengenai Covid-19, kita optimistis akan membaik. Hanya, seberapa cepat membaiknya. Kami dalam mendesain kebijakan fiskal, kita juga memasukkan konsideran itu,” ucapnya.

Sri Mulyani mencontohkan pada tahun lalu pemerintah dengan DPR sepakat Covid-19 masih menjadi faktor yang menentukan. Hal itu diperbolehkan ada fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Hal yang dikhawatirkan terjadi saat awal tahun terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Pemerintah mengubah postur anggaran yang salah satunya menjadikan dana program pemulihan ekonomi nasional naik dari sekitar Rp 300 triliun jadi hampir Rp 700 triliun.

“Itu kan menggambarkan ketidakpastian. Meski begitu, DPR meminta jumlah belanja tidak lebih dari Rp 2.750 triliun,” ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA