Selasa 15 Jun 2021 13:26 WIB

DKI Didorong Terapkan Lockdown Mikro di RT Zona Merah

Hingga kemarin total pasien Covid di DKI capai 17 ribu orang.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Indira Rezkisari
Kerabat memberikan paket bahan pangan ke warga yang menjalani isolasi mandiri di Jalan Intan Berduri, Kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2021). Pemerintah setempat menerapkan lockdown skala mikro karena 34 warga di RW 03 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat terkonfrimasi positif COVID-19.
Foto: Antara/Galih Pradipta
Kerabat memberikan paket bahan pangan ke warga yang menjalani isolasi mandiri di Jalan Intan Berduri, Kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2021). Pemerintah setempat menerapkan lockdown skala mikro karena 34 warga di RW 03 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat terkonfrimasi positif COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera mengambil tindakan mengingat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menerapkan karantina terbatas atau lockdown mikro pada tingkat RT dan RW zona merah.

"Ini harus cepat agar kasus penularan bisa segera ditekan. Karena memang kasus aktif di Jakarta sudah memasuki angka yang mengkhawatirkan," kata Pras pada keterangan tertulis resminya, Selasa (15/6).

Baca Juga

Berdasarkan data corona.jakarta.go.id, total pasien Covid-19 yang ada di Ibu Kota per tanggal 14 Juni 2021 sudah mencapai 17.444 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.410 pasien dirawat di rumah sakit dan 10.034 pasien menjalani isolasi mandiri.

Pras mengatakan, rata-rata pasien tersebut berasal dari 265 kelurahan di DKI Jakarta. Terbanyak dari Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat dengan total 285 kasus.

 

"Kemudian tercatat di Kelurahan Cengkareng Timur 194 kasus, Pademangan Timur 187 kasus, Lubang Buaya 180 kasus, Kebon Jeruk 162 kasus, dan dari kelurahan-kelurahan lainnya," ungkap Pras.

Menurut dia, agar upaya mereduksi angka penularan virus corona lebih efektif, perlu adanya pengawasan yang ketat dari Gugus Tugas Covid-19 di tingkat kelurahan. Sebab, jelas Pras, lemahnya pengawasan protokol kesehatan kerap kali menjadi salah satu penyebab upaya penanggulangan Covid-19 terasa sia-sia.

"Karena itu kebijakan harus dibarengi dengan pengawasan. Di masalah ini, aparatur yang tergabung dalam Satgas harus tegas. RT dan RW yang ditetapkan sebagai mikro lockdown harus diawasi dan dicukupi kebutuhan pangannya oleh kelurahan," tutur dia.

Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta agar seluruh pihak menaati aturan dan lebih sadar dalam menjalankan protokol kesehatan 5M, yakni menggunakan, masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi juga interaksi. Ia menegaskan, hal ini penting dilakukan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar.

"Ini penting untuk kesehatan bersama, demi menjaga kita dan keluarga kita bersama," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan kasus terjadi terus-menerus dan signifikan, terutama pascalibur Lebaran.

Dia menyebut, pada tanggal 31 Mei 2021 kasus aktif di Jakarta tercatat sebanyak 10.658 dengan positivity rate 7,6 persen dari hasil tes PCR. Setelah dua pekan berselang, tepatnya 14 Juni 2021, kasus aktif virus corona di Ibu Kota melonjak hingga 19.096.

“Bahkan, beberapa hari ini pertambahan kasusnya mencapai 2.000, 2.300, 2.400, dan 2.700 dengan kenaikan positivity rate yang juga signifikan di angka 17,9 persen,” kata Widyastuti dalam keterangan tertulis resminya, Selasa (15/6).

Selain itu, sambung Widyastuti, peningkatan signifikan juga terjadi terhadap keterisian tempat tidur pasien Covid-19. Baik di ruang isolasi maupun ICU.

“BOR kita juga naik signifikan per tanggal 14 Juni kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.341 terisi 5.752 atau sudah menyentuh 78 persen hanya dalam dua minggu dan ICU sebesar 1.086 terisi 773 atau 71 persen," ungkap dia.

Ia menuturkan, dari 78 persen keterisian tempat tidur tersebut, 25 persen diantaranya merupakan warga luar DKI Jakarta. "Komitmen kami tetap untuk tak membeda-bedakan pelayanan, tetapi ini menjadi peringatan bahwa virusnya tak mengenal batas wilayah,” ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement