Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Menkes: Varian Delta Ditemukan di DKI, Kudus, dan Bangkalan

Senin 14 Jun 2021 16:46 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri, Rr Laeny Sulistyawati, Sapto Andika Candra/ Red: Andri Saubani

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Virus corona varian Delta dari India atau B1617.2 dikenal lebih cepat menular.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, varian B.1.617.2 atau Delta yang pertama kali ditemukan di India mendominasi terjadinya lonjakan kasus di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Kudus, DKI Jakarta, dan juga Bangkalan. Hal ini disampaikan Menkes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Kami sedikit menambahkan, melaporkan juga ke beliau kenapa ini penting, karena beberapa daerah seperti Kudus, DKI Jakarta, dan juga Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian Delta-nya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi,” ujar Menkes saat konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (14/6).

Ia menyebut, penularan dari varian Delta ini lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Meskipun demikian, varian ini tak lebih mematikan. Karena itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar implementasi penerapan protokol kesehatan di lapangan lebih diperketat lagi serta mempercepat pelaksanaan program vaksinasi.

“Bapak Presiden menekankan sekali lagi bahwa protokol kesehatan harus dijalankan dengan disiplin sesuai dengan aturan PPKM mikro yang sudah ada,” kata Budi.

Menkes mengatakan, selama ini pemerintah telah menyusun aturan penerapan protokol kesehatan di berbagai zonasi baik daerah zona merah, oranye, maupun kuning. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih kurang disiplin.

Presiden Jokowi pun menginstruksikan Panglima TNI dan juga Kapolri agar memastikan pelaksanaan prokes di lapangan sesuai dengan aturan yang telah disusun dalam kebijakan PPKM mikro. Selain itu, banyaknya kluster keluarga yang terpapar Covid-19 saat ini disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, dan juga kegiatan makan bersama.

“Sehingga beliau meminta agar ketiga aktivitas di mana kesempatan untuk membuka maskernya tinggi, ini benar-benar diperhatikan. Dan sekali lagi implementasi di lapangannya diperketat untuk kegiatan-kegiatan seperti liburan panjang, kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkerumun, dan juga kegiatan-kegiatan makan bersama,” jelasnya.

Sementara itu terkait akselerasi program vaksinasi, Presiden meminta agar pada bulan ini dapat menyentuh 700 ribu vaksinasi per harinya. Presiden juga menargetkan agar pada Juli nanti, pelaksanaan vaksinasi dapat ditingkatkan menjadi satu juta vaksinasi per harinya.

Karena itu, Jokowi menginstruksikan TNI dan Polri agar membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi hingga 400 ribu per harinya. Sedangkan pemerintah daerah akan menyelenggarakan program vaksinasi hingga 600 ribu per harinya.

“Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemda, sedangkan 400 ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri,” ucap Budi.

Presiden juga meminta Menkes agar memastikan ketersediaan pasokan vaksin serta koordinasi antar lembaga dapat berjalan baik. Sehingga penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19 ini dapat dipercepat untuk menciptakan kekebalan komunitas dan menekan laju penularan.



Melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air akhir-akhir ini membuat pemerintah memutuskan kembali memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Pelaksanaan PPKM Mikro jilid 10 dilaksanakan terhitung mulai 14 Juni 2021 hingga dua pekan mendatang.

"PPKM mikro tetap diperpanjang sampai 2 pekan kedepan," kata Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander K Ginting S saat dihubungi Republika, Senin (14/6).

Artinya, dia menambahkan, PPKM skala mikro diperpanjang hingga 28 Juni. Ia menambahkan, PPKM mikro tetap diterapkan di 34 provinsi.

Terkait perpanjangan PPKM skala mikro, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan keberadaan posko Covid-19 di level desa. Permintaan satgas ini menyusul terjadinya lonjakan kasus di daerah dan membludaknya pasien Covid-19 di rumah sakit.

Tingkat keterisian rumah sakit dianggap lebih akurat menggambarkan tingkat keparahan penularan di daerah karena kapasitas testing yang belum merata.

"Kondisi kenaikan kasus di beberapa daerah dapat menjadi bahan evaluasi penanganan Covid-19 daerah tersebut maupun pembelajaran bagi daerah lain," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Senin (14/6).

Saat ini, Wiku menyampaikan, pemerintah berupaya membantu daerah-daerah yang kesulitan dalam pengendalian Covid-19. Salah satu strategi yang dilakukan adalah segera mengonversi tempat tidur perawatan reguler menjadi perawatan pasien Covid-19.

"Efek libur panjang menjadi salah satu pemicu kenaikan kasus ini, namun bisa jadi ada banyak faktor. Namun pengendalian baiknya dilakukan sedini mungkin mulai optimalisasi posko untuk mencegah kasus di hulu yaitu tingkatan komunitas sampai penyediaan fasilitas," kata Wiku.

Diketahui, tren penambahan kasus Covid-19 menanjak signifikan dalam dua pekan belakangan. Pada Ahad (13/6) kemarin, dilaporkan ada 9.868 kasus baru. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam nyaris 4 bulan.

photo
Ilustrasi Kasus Covid-19 Naik - (republika/mardiah)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA