REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ditahan hingga akhir tahun. Pemerintah daerah diminta membelanjakan APBD sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/6).
Dia menilai pemerintah daerah kerap melakukan realisasi penyerapan APBD di akhir tahun. Tito meminta kebiasaan ini diubah demi membangkitkan ekonomi nasional.
Jika kebiasaan kecenderungan realisasi penyerapan APBD di penghujung tahun terus dilakukan, maka ekonomi Indonesia sulit membaik. Menurut dia uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penangangan pandemi Covid-19.
Belanja pemerintah pusat maupun daerah menjadi belanja utama untuk membuat ekonomi bangkit. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut andil dalam pergerakan ekonomi.
"Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama," kata Tito.
Tito menuturkan konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat ialah kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
"Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak," tutur Tito.
Dia menungkapkan realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota masih rendah. Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen.
Dia memerinci realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. Menurut Tito, idealnya realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40-50 persen pada pertengahan tahun.
"Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar lima persen. Meski pada kuartal pertama terkontraksi sebesar 0,74 persen, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi akan naik di kuartal kedua dengan target pertumbuhan sebesar tujuh persen.
Menurut Tito, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam melakukan realisasi belanja agar pandemi Covid-19 dapat terselesaikan dan ekonomi kembali bangkit.
"Tolonglah sekali lagi Bapak/Ibu sekalian, pesan saya amanati belanja, panggil sekretaris daerahnya, panggil OPD, genjot mereka untuk mengeksekusi program yang sudah direncanakan, segera eksekusi, belanja pemerintah dan swasta membuat daya beli masyarakat meningkat, ekonomi akan baik," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
