Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Mahfud MD: Pemerintah Upayakan Susun RKUHP Demokratis

Senin 14 Jun 2021 12:14 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Mahfud menegaskan, hukum merupakan sebuah resultante atau hasil kesepakatan bersama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus mengupayakan penyusunan RUU tentang KUHP yang resultante (kesepakatan) bersifat demokratis.

"Artinya, semua pihak akan didengar," kata Mahfud dalam diskusi publik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Jakarta, Senin (14/6).

Mahfud menegaskan, hukum merupakan sebuah resultante atau hasil kesepakatan bersama dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda pandangan. Dari pemikiran yang berbeda tadi, sambung dia, diambil sebuah kesepakatan atau disebut juga resultante.

Kendati demikian, terkait dengan RUU KUHP, perlu diingat keputusan harus segera diambil karena tidak mungkin menunggu kesepakatan dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Pada akhirnya, menurut Mahfud, pemerintah mengambil keputusan melalui proses yang benar dan konstitusional.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyakini jika tetap harus menunggu hasil diskusi dengan pelibatan banyak pihak, penyusunan RUU KUHP akan sulit tercapai. "Hari ini sepakat, besok akan ada yang tidak setuju lagi, lalu kapan selesainya?" ujarnya.

KUHP yang ada di Indonesia, saat ini buatan Belanda dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Dalam perjalanannya produk hukum tersebut terus didiskusikan untuk diganti yang menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946. Selanjutnya, menyusul pemberlakuan UU Nomor 73 Tahun 1958 hingga dibentuk panitia.

Namun, tidak ada kepastian karena terjadi perdebatan panjang mengenai RUU KUHP. Perdebatan dalam penyempurnaan KUHP tersebut tidak terlepas dari tiga faktor, yakni pertama, kemajemukan masyarakat Indonesia sehingga dalam menyikapi sebuah isu juga memiliki ragam pemikiran.

Faktor kedua, dilatarbelakangi adanya pertentangan antara universalisme dan partikularisme. Satu pihak mengatakan, hukum pidana harus bersifat universal, di pihak lain berpandangan hukum pidana harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terakhir, lanjut dia, karena adanya perdebatan panjang mengenai KUHP tersebut muncul pandangan agar pemberlakuan KUHP yang lama saja. Hal ini sebenarnya juga menghambat pembaharuan KUHP. "Kalau sudah lebih dari 60 atau 50 tahun berbicara persoalan hukum, itu terlalu berlebihan," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA