Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Naftali Bennett Berjanji Satukan Israel

Senin 14 Jun 2021 10:46 WIB

Rep: Puti Almas/ Red: Teguh Firmansyah

Pemimpin Partai Yemina, Naftali Bennett.

Pemimpin Partai Yemina, Naftali Bennett.

Foto: EPA
Bennett berhasil menyingkirkan Netanyahu dalam pemilihan di parlemen.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Naftali Bennett resmi menjadi perdana menteri Baru Israel. Dalam pernyataan pascaterpilih, ia berjanji akan menyatukan bangsa yang selama dua tahun terakhir dalam empat pemilihan mengalami kebuntuan politik.

Seperti dilansir BBC, Bennett mengatakan pemerintahnya akan bekerja demi semua orang. Ia juga menyebut bahwa prioritas bagi Israel saat ini adalah reformasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pemotongan birokrasi.

Bennet resmi menggantikan Benjamin Netanyahu yang harus mundur dari jabatan sebagai perdana menteri Israel selama 12 tahun. Ia yang merupakan pemimpin Partai Yamina akan menjadi pemimpin pemerintahan baru negara itu hingga September 2023, sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan.

Setelah itu, Bennett akan menyerahkan kekuasaan kepada Yair Lapid, kepala sentris Yesh Atid, untuk dua tahun sisa masa jabatan perdana menteri. Sementara, Netanyahu yang merupakan perdana menteri terlama dalam sejarah Israel akan tetap menjadi pemimpin Partai Likud dan oposisi.

Dalam pernyataan di Knesset (Parlemen Israel), Netanyahu mengatakan,  “Kami akan kembali.”

Dalam pidato setelah terpilih menjadi perdana menteri, Bennett mengatakan bahwa itu bukanlah hari berkabung, melainkan ada perubahan pemerintahan dalam demokrasi. Pria berusia 49 tahun itu berjanji akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk kemajuan Israel.

Sementara itu, Palestina memberi tanggapan atas terpilihnya Bennett sebagai Perdana Menteri Israel. Dalam pernyataan dari perwakilan, dikatakan bahwa itu sepenuhnya urusan internal Israel dan posisi Palestina selalu jelas.

“Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," kata juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Lebih lanjut, perwakilan Palestina dari faksi politik Hamas mengatakan bahwa Israel melakukan pendudukan dan entitas kolonial yang harus dilawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak masyarakat.




BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA