REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara baru-baru ini memperkenalkan UU baru yang berupaya untuk membasmi segala jenis pengaruh asing. UU ini menghukum dengan keras siapa pun yang kedapatan menggunakan film, pakaian, atau bahkan bahasa gaul asing.
Yoon Mi-so, mengatakan dia berusia 11 tahun ketika dia pertama kali melihat seorang pria dieksekusi karena tertangkap basah dengan drama Korea Selatan. Seluruh lingkungannya diperintahkan untuk menonton.
"Jika tidak, itu akan digolongkan sebagai pengkhianatan," katanya dari rumahnya di Seoul, dilansir di BBC, Senin (7/6).
Penjaga Korea Utara memastikan semua orang tahu hukuman untuk penyelundupan video ilegal adalah kematian. "Mereka mengikatnya di tiang, lalu menembaknya," tambahnya.
Bayangkan berada dalam keadaan terkunci terus-menerus tanpa internet, tanpa media sosial, dan hanya beberapa saluran televisi yang dikendalikan negara yang dirancang untuk memberi tahu Anda apa yang para pemimpin negara ingin Anda dengar. Inilah kehidupan di Korea Utara.
Sekarang pemimpinnya Kim Jong-Un telah menekan lebih jauh. Ia memperkenalkan undang-undang baru terhadap apa yang digambarkan rezim sebagai pemikiran reaksioner.
Siapapun yang tertangkap dengan sejumlah besar media dari Korea Selatan, Amerika Serikat atau Jepang sekarang menghadapi hukuman mati. Mereka yang tertangkap menonton akan menghadapi kamp penjara selama 15 tahun. Dan ini bukan hanya tentang apa yang orang tonton.
Baru-baru ini, Kim menulis surat di media pemerintah yang menyerukan Liga Pemuda negara itu untuk menindak 'perilaku tidak menyenangkan, individualistis, anti-sosialis' di kalangan anak muda. Dia ingin menghentikan pembicaraan asing, gaya rambut dan pakaian yang dia gambarkan sebagai 'racun berbahaya'.
Daily NK, sebuah publikasi online di Seoul dengan sumber di Korea Utara, melaporkan bahwa tiga remaja telah dikirim ke kamp pendidikan ulang karena memotong rambut mereka seperti idola K-pop dan memotong celana mereka di atas mata kaki mereka.
Semua ini karena Kim berada dalam perang yang tidak melibatkan senjata nuklir atau rudal. Analis mengatakan dia berusaha menghentikan informasi luar yang menjangkau orang-orang Korea Utara karena kehidupan di negara itu menjadi semakin sulit.
Negara ini lebih terputus dari dunia luar daripada sebelumnya setelah menutup perbatasannya tahun lalu sebagai tanggapan terhadap pandemi. Pasokan vital dan perdagangan dari negara tetangga China hampir terhenti. Meski sebagian pasokan sudah mulai terpenuhi, impor masih terbatas.
Isolasi yang dipaksakan sendiri ini telah memperburuk ekonomi yang sudah gagal di mana uang disalurkan ke dalam ambisi nuklir rezim. Awal tahun ini, Kim sendiri mengakui bahwa rakyatnya menghadapi situasi terburuk yang harus diatasi.
Daily NK adalah yang pertama mendapatkan salinan undang-undang tersebut. Dinyatakan jika seorang pekerja tertangkap, kepala pabrik dapat dihukum, dan jika seorang anak bermasalah, orang tua juga dapat dihukum.
"Sistem pemantauan bersama yang didorong oleh rezim Korea Utara secara agresif tercermin dalam undang-undang ini," kata Pemimpin Redaksi Lee Sang Yong.
Dia mengatakan ini dimaksudkan untuk menghancurkan setiap mimpi atau daya tarik yang mungkin dimiliki generasi muda tentang Korea Selatan.
"Dengan kata lain, rezim menyimpulkan bahwa rasa perlawanan bisa terbentuk jika budaya dari negara lain diperkenalkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
