REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Koalisi pemerintah Israel yang baru berisi partai-partai dari berbagai ideologi yang saling bertentangan. Mereka termasuk partai yang mewakili masyarakat Palestina di Israel. Pemimpin United Arab List Mansour Abbas menandatangani kesepakatan untuk bergabung dalam koalisi itu dua jam sebelum tenggat waktu berakhir.
"Kami berjanji akan menjadi yang terakhir yang menyepakati dan menandatangani dokumen, itulah yang kami lakukan, kami mengerti semua partai lain bergabung dalam prosesnya, kami harus melihat semua partai lain menandatangani dokumennya," kata Abbas seperti dikutip Aljazirah, Kamis (3/6).
Koalisi itu juga didukung partai dari sayap moderat Blue and White yang dipimpin Benny Gantz yang akan tetap menjabat menteri pertahanan di kabinet yang baru. Partai sayap kiri Meretz, moderat kiri Partai Buruh dan partai nasional Yisrael Beiteinu yang dipimpin mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman turut bergabung dalam koalisi tersebut.
Namun, seberapa lama koalisi yang dipimpin politik moderat Yair Lapid dan pemimpin partai sayap kanan Naftali Bennett ini dapat bertahan masih dipertanyakan. Pasalnya, spektrum ideologi delapan partai ini sangat beragam dari sayap kiri hingga ekstrem kanan.
Mantan menteri kehakiman Israel Yossi Beilin menyambut baik pembentukan koalisi yang tampaknya akan mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, Beilin memperingatkan kesulitan yang akan dihadapi pemerintah baru.
"Situasi di mana delapan partai menengah dan kecil membentuk koalisi tidak pernah terjadi sebelumnya, hal ini tidak akan mudah, Netanyahu masih bertahan," katanya.
"Kami harus berdoa dan berharap pemerintah ini tidak hanya akan menggulingkan Netanyahu, tapi juga dapat memerintah dengan baik dan bertahan lama," kata Beilin menambahkan.
Sementara itu, Netanyahu yang sudah berkuasa selama 12 tahun mendiskreditkan Bennett dan kelompok sayap kanan lainnya karena bernegosiasi dengan Lapid yang moderat. Ia mengatakan, koalisi itu membahayakan keamanan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
