Oleh : Erik Purnama Putra, Jurnalis Republika
REPUBLIKA.CO.ID, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meneken Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/435/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hadi pun melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 80 perwira tinggi (pati) di lingkungan TNI. Mereka terdiri 46 pati TNI Angkatan Darat (AD), 15 pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 19 pati TNI Angkatan Udara (AU).
Yang mengejutkan, tentu saja promosi yang didapatkan Mayjen Dudung Abdurachman. Sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, ia dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dudung menggantikan Letjen Eko Margiyono yang promosi menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.
Bagi Dudung, ini merupakan kedua kalinya ia menggantikan posisi Eko. Sebelumnya, ia meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Eko sebagai Pangdam Jaya pada 2020. Baik Dudung dan Eko sama-sama pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer (Akmil). Hanya saja, Dudung lebih senior karena merupakan abituren 1988-B. Sedangkan Eko angkatan Akmil 1989.
Sampai di sini, sangat jelas jika mutasi yang didapat Dudung merupakan sebuah berkah bagi perjalanan kariernya. Dudung selama ini, dikenal sangat keras terhadap organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Dudung pula yang mengusulkan agar FPI dibubarkan, setelah sebelumnya ia menginstruksikan pencopotan baliho di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada November 2020.
Tentu saja, bukan cuma itu nilai plus yang dimiliki Dudung hingga kariernya meroket. Dudung ketika menjabat Gubernur Akmil mendirikan patung Proklamator Sukarno alias Bung Karno. Kebijakan itu tentu agak janggal, meski tidak salah. Pasalnya, tokoh militer selama ini identik dengan Panglima Jenderal Besar Soedirman. Namun, Dudung sepertinya memiliki pertimbangan lain.
Tidak main-main, patung Bung Karno diletakkan di hall utama Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah. Mungkin karena senang, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri datang menghadiri peresmian patung ayahnya. Peresmian dilakukan pada 7 Februari 2020.
Rombongan yang ikut datang, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Menhan Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, KSAD Jenderal Andika Perkasa, dan eks Kepala BIN sekaligus mertua Andika, yaitu Jenderal Kehormatan (Purn) AM Hendropriyono.
Di sini, Dudung sudah mendapatkan dua kredit dari penguasa. Selepas dari Gubernur Akmil, faktanya ia promosi menjadi Pangdam Jaya, enam bulan kemudian. Sebuah posisi sangat strategis karena memiliki wewenang menjaga teritorial wilayah Ibu Kota, termasuk Istana Presiden. Tidak sembarang pati TNI AD bisa menduduki posisi Pangdam Jaya. Dan, Dudung bisa meraihnya.
Yang tidak kalah penting dan jarang diketahui publik, mertua Dudung, yaitu Mayjen (Purn) Cholid Ghozali sangat dekat dengan pimpinan partai berlogo banteng. Cholid Ghozali pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi). Bamusi adalah sayap organisasi Islam di PDIP.
Cholid Ghozali juga dekat dengan suami Megawati, yaitu almarhum Taufiq Kiemas. Dalam buku biografi berjudul Mayjen TNI (Purn) Cholid Ghozali dari Belitang ke Fort Leavenworth, mertua Dudung menceritakan segalanya. Dalam buku yang diterbitkan Seknas Jokowi pada 2015, beberapa orang yang disebut menentukan karier Mayjen Cholid, yaitu Feisal Tanjung, Akbar Tandjung, dan Taufiq Kiemas.
Dengan jabatan strategis dan kedekatan dengan penguasa, tidak ada aral melintang bagi Dudung untuk menggapai posisi puncak di TNI AD. Skenarionya, tentu saja Dudung mendapat kenaikan pangkat Letjen ketika resmi menjadi Pangkostrad. Jabatan sebagai orang nomor satu di pasukan baret hijau sepertinya hanya temporer.
Hal itu terjadi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Normalnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal mengakhiri kedinasan militer per 1 Desember 2021. Pada 8 November mendatang, Hadi sudah berusia 58 tahun, dan harus diganti.
Tentu saja, Jokowi juga memiliki kewenangan untuk mempercepat masa pensiun Hadi, seperti yang dilakukannya kepada Jenderal Gatot Nurmantyo pada Desember 2017. Jika skenario itu terwujud maka Andika yang berusia 58 tahun pada Desember 2022, bisa menggantikan Hadi. Adapun posisi KSAD yang ditinggalkan Andika dapat diduduki Dudung. Adapun Dudung baru pensiun pada 1 Desember 2023.
Sehingga, bukan saja jabatan KSAD yang berpeluang diembannya, melainkan juga Panglima TNI. Hal itu lantaran jika memang Andika terpilih jadi Panglima TNI dan pensiun, serta Dudung menjadi KSAD maka masa dinasnya masih tersisa 13 bulan. Sehingga Dudung masih berpeluang menjadi Panglima TNI.
Selama ini, jabatan Pangkostrad memang seolah menjadi jembatan bagi mereka yang akan meraih bintang empat. Selain Andika, juga Mulyono dan Gatot mengembang Pangkostrad sebelum menjadi KSAD. Ada sembilan pati TNI AD yang menjadi KSAD, sebelumnya merupakan Pangkostrad. Apakah calon lain sudah tertutup? Melihat berbagai peluang dan dukungan politik, jelas pati berpangkat Letjen lainnya tak perlu berharap banyak bisa menjadi KSAD.
Pun dengan Andika, sudah sejak lama digadang-gadang sebagai Panglima TNI. Selain karena secara jabatan sudah memenuhi syarat, profil Andika dan latar belakang mertuanya dengan merupakan bagian kekuasaan, bisa menjadi nilai plus. Andika hanya perlu bersaing dengan KSAL Laksamana Yudo Margono.
Hanya saja, Yudo mendapat sorotan setelah insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402. Hal itu menjadi pemberat baginya untuk menjadi Panglima TNI. Adapun KSAU Fadjar Prasetyo tidak mungkin terpilih menjadi Panglima TNI, karena satu matra dengan Hadi.
Dengan kondisi seperti itu, kini masyarakat tinggal menunggu saja semua skenario itu terwujud. Apakah Dudung bisa menduduki jabatan puncak di TNI AD, dan Andika menjadi Panglima TNI? Kita tunggu saja semuanya berjalan. Yang patut ditekankan di sini, dua jabatan bintang empat, yaitu KSAD dan Panglima TNI ditentukan Presiden. Adapun Jokowi bisa menjadi Presiden berkat diusung PDIP, yang dipimpin Megawati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
