REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— Laporan terbaru Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Inggris menyebut Partai Konservatif Inggris masih bermasalah dengan isu 'Islamofobia. Walaupun partai berkuasa yang kini memerintah mengklaim tidak memiliki toleransi pada diskriminasi.
Dalam laporannya Selasa (26/5) Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Inggris Professor Swaran Singh menemukan Partai Konservatif masih berkorelasi dengan rasisme anti-Muslim. Dari awal 2015 hingga akhir 2020 partai tersebut menerima 727 laporan diskriminasi dua pertiganya tuduhan Islamofobia.
Penelitian ini didukung Partai Konservatif yang dipimpin Perdana Menteri Boris Johnson. Penelitian untuk merespons kritik lemahnya pemerintah mengatasi diskriminasi dan pengaduannya. "Berdasarkan banyaknya pengaduan dan pelanggaran yang ditemukan partai sendiri atas kata-kata dan perlakuan anti-Muslim, sentimen anti-Muslim masih menjadi masalah partai," tulis Singh dalam laporan setebal 51 halaman tersebut seperti dikutip Aljazirah, Rabu (26/5). "Hal ini merugikan partai dan mengalienasi sebagian masyarakat yang jumlahnya signifikan," tambah Singh.
Singh mengatakan Partai Konservatif tidak cukup aktif dalam melawan diskriminasi. Dia menambahkan prosedur pengaduan perlakuan diskriminatif perlu dirombak. Dia mengatakan sistem sanksi bagi pelanggar peraturan anti-diskriminasi tidak jelas.
Namun Singh juga mengklaim 'tidak ada bukti' pengaduan mengenai Islamofobia diperlakukan berbeda dari bentuk diskriminasi lainnya. Partai Konservatif mengatakan mempertimbangkan laporan tersebut sebagai rekomendasi.
Lembaga Muslim terbesar di Inggris yakni Dewan Muslim Inggris (MCB) mengatakan laporan Singh 'dengan tepat mengakui Islamofobia masalah serius di Partai Konservatif yang gagal menyadarinya sebagai 'akar penyebab kefanatikan'.
"Penyelidikan lebih banyak berurusan pada bentuk daripada substansi, prosedur penting tapi perlu didukung dengan mengatasi masalah rasisme institusional," kata Sekretaris Jenderal MCB, Zara Mohammad. "Kami berharap hal ini menjadi titik partai untuk intropeksi diri," tambahnya.
Mantan menteri di pemerintah Partai Konservatif Sajid Javid mengecam 'contoh sentimen anti-Muslim' yang dicantumkan dalam laporan tersebut. Dia mendesak partainya untuk mengadopsi rekomendasi laporan tersebut 'tanpa syarat'.
Anggota parlemen Baroness Sayeeda Warsi mengatakan laporan itu menunjukkan bagaimana Partai Konservatif' tidak mampu dan tidak bersedia mengatasi masalah rasisme. Anggota Partai Buruh yang bertugas mengawasi Kementerian Kesetaraan di Parlemen Marsha de Cordova menggambarkan penelitian itu 'memberatkan dakwaan diskriminasi yang marak di Partai Konservatif''.
"Ini semua tergantung perdana menteri, ia harus membuat permintaan maaf yang tulus yang mengaku rasa sakit yang disebabkan pada komunitas Muslim," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
