REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mengutuk pengusiran warga Palestina di Yerusalem Timur, Palestina karena merupakan tindakan brutal yang tak dapat dibiarkan. BKSAP Juga mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang berulang dilakukan Israel termasuk memberikan sanksi internasional.
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon, mengatakan, BKSAP DPR sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang berfokus kepada diplomasi parlemen mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan. khususnya di Jalur Gaza yang menyebabkan seratusan korban jiwa warga sipil Palestina yang tak berdosa.
Fadli menyampaikan, BKSAP berusaha semaksimal mungkin di semua lini mendukung Palestina termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine. Serta mengusulkan agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas situasi terkini terkait tindakan brutal Israel terhadap Palestina.
Selain itu, Fadli meminta negara-negara Arab dan Islam memutuskan hubungan diplomatik atau perdagangan dengan Israel, menyerukan negara Islam untuk membentuk front bersama melawan proyek normalisasi dengan Zionis, dan menyerukan kepada PBB dan OKI agar membentuk badan khusus rehabilitasi dan pemulihan Gaza dan Tepi Barat yang dibombardir Israel.
Fadli juga mendesak agenda kemerdekaan bangsa Palestina harus segera dibicarakan di meja diplomasi internasional sesegera mungkin secara adil, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kemanusiaan. "Konsisten berjuang bersama Palestina hingga misi Palestina merdeka terwujud," kaa Fadli di Jakarta, Ahad (16/5).
BKSAP, lanjut Fadli, juga mengapresiasi dan mendukung penuh pertemuan darurat yang digelar DK PBB dan OKI pada Ahad, serta sangat mengharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan konkret, terutama untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina dan menghidupkan kembali proses negoisasi.
Fadli mengatakan, BKSAP menilai kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel dapat menggerus kredibiltas institusi global antarpemerintah tersebut. Terkait hal itu, terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB, termasuk agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa.
