Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Presiden Abbas Batalkan Perayaan Idulfitri

Kamis 13 May 2021 06:25 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ratna Puspita

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas

Foto: AP Photo/Mohamad Torokman
Palestina sedang berduka atas meninggalnya warga dalam serangan Israel di Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas membatalkan perayaan resmi Idulfitri. Pembatalan ini dilakukan karena Palestina sedang berduka atas meninggalnya sejumlah warga Palestina dalam serangan Israel di Gaza. 

Kepresidenan Palestina mengatakan  Abbas menghubungi anggota Komite Sentral Fatah Ahmed Helles, Gubernur Gaza Utara Salah Abu Warda, dan pejabat lainnya di Jalur Gaza untuk menindaklanjuti agresi Israel yang sedang berlangsung. Sebanyak 35 warga Palestina termasuk sepuluh anak dan seorang wanita hamil meninggal dunia dalam serangan tersebut.

Baca Juga

"Persatuan rakyat Palestina sangat penting dalam menghadapi agresi yang mempengaruhi semua rakyat kami di Gaza dan Tepi Barat, dan Yerusalem," ujar Abbas dilansir Middle East Monitor, Kamis (13/5).

Ketegangan memuncak di daerah Sheikh Jarrah, setelah pengadilan Israel memerintahkan penggusuran terhadap warga Palestina. Jaksa Agung Israel menangguhkan sidang terkait rencana penggusuran warga Palestina di Yerusalem. 

Sidang ini dapat menuai lebih banyak kekerasan di Yerusalem dan meningkatkan kekhawatiran internasional. Mahkamah Agung Israel pada Senin (10/5) mendengarkan banding terhadap rencana penggusuran beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, yaitu sebuah daerah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967. 

photo
Warga Palestina memeriksa menara Hanadi yang hancur setelah serangan udara Israel di Kota Gaza, 11 Mei 2021. - (EPA/MOHAMMED SABER)
Pengadilan yang lebih rendah telah mendukung klaim pemukim Yahudi atas tanah Palestina. Palestina menilai keputusan ini sebagai upaya Israel untuk mengusir mereka dari Yerusalem.

Para pemohon meminta kepada pengadilan untuk meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Avichai Mandelblit. Hal ini membuka jalan bagi sidang hari Senin untuk ditunda dan kemungkinan dia bisa membantah penggusuran tersebut. 

Seorang juru bicara Mandelblit mengatakan pengadilan setuju untuk menerima pengajuan di masa depan dari jaksa agung dan bahwa sesi baru akan dijadwalkan dalam 30 hari. "Saya sangat optimis karena keputusan pengadilan. Kami duduk di sini di negara kami, di tanah kami. Kami tidak akan menyerah," kata Nabil al-Kurd salah satu warga Palestina yang menghadapi penggusuran.

Pemerintah Israel telah mengecilkan keterlibatan negara dalam kontroversi di Sheikh Jarrah. Kementerian Luar Negeri Israel menyebutnya sebagai perselisihan real estate antara pihak swasta.

Namun, hal tersebut tidak mengurangi kekhawatiran di Eropa dan di antara kekuatan regional seperti Yordania dan Uni Emirat Arab. Mereka mengutuk perilaku Israel di sekitar Yerusalem Timur. 

Ketegangan di Yerusalem Timur telah meluas menjadi bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di sekitar Masjid al-Aqsa. Konfrontasi pecah antara warga Palestina dan polisi Israel di beberapa bagian Yerusalem Timur pada Ahad (9/5), termasuk di Sheikh Jarrah dan di luar Kota Tua serta di Haifa, yaitu kota campuran Arab-Yahudi di Israel utara. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA